Yohanes Priyana: Pelarangan Siaran Langsung Ditujukan Untuk Kembalikan Marwah Pengadilan Sebagai Benteng Terakhir Keadilan


Keputusan melarang siaran live dalam sidang kasus E-KTP itu disampaikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yohanes Priyana, Rabu 8 Maret 2017. Menurut Yohanes, keputusan ini diambil setelah berkaca dari persidangan kasus lain sebelumnya yang disiarkan secara langsung.

Alasan lainnya, pengertian sidang terbuka untuk umum adalah sidangnya bisa dihadiri publik secara langsung, tapi tak berarti sidangnya yang hadir ke depan publik melalui siaran langsung.

Namun, tindakan tersebut mendapatkan protes keras dari Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menilai larangan siaran langsung pengadilan ini merupakan pelecehan terhadap kemerdekaan pers.

Tindakan PWI tersebut langsung mendapatkan respon dari Juru bicara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Yohanes Priana, mengatakan siap jika digugat terkait dengan keluarnya larangan ini.

“Kami siap. Justru saya malah berharap dia menggugat. Supaya kami bisa menanyai yang dimaksud PWI itu apa?” kata dia, pada Jumat (10/3).

Dia juga menjelaskan bahwa sebetulnya larangan ini ditetapkan untuk mengembalikan marwah pengadilan sebagai benteng terakhir upaya hukum. Adanya siaran langsung ditakutkan bisa mengumbar konten yang seharusnya tidak menjadi konsumsi publik.
Misalnya, ada seorang saksi yang setelah melihat sidang, tiba-tiba mengubah kesaksian karena terpengaruh oleh saksi lain.

Dia melanjutkan bahwa dibukanya konten sidang, selain mengontaminasi publik, dikhawatirkan berpotensi membuat aktor-aktor yang terlibat merekayasa keterangan.
Terlebih lagi, menurutnya bahwa peradilan adalah ranah personal.

Dia mengibaratkan jika seorang ayah ingin melerai anak-anaknya yang sedang berkelahi, pasti akan dibawa masuk ke rumah.

“Masa diajak ke lapangan biar jadi tontonan orang?” ujar dia.

Apa yang dikhawatirkan PWI mengenai adanya kecurangan yang tak bisa diawasi publik adalah lain soal.

Menurutnya ada mekanisme tersendiri untuk mengawasi ada-tidaknya orang-orang yang berbuat curang dalam sidang.

“Jaksa ada Komite Kejaksaan, hakim ada Bawas, KY, LSM. Tapi jangan karena ketidakpercayaan terhadap subjek, persidangan jadi hancur,” katanya.
Hasil pelarangan siaran langsung sidang, menurutnya merupakan evaluasi dari perkara Jessica Wongso yang ditangani Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun lalu, di mana selama persidangan berlangsung, sejumlah media televisi menyiarkan secara langsung.

Dia mengungkapkan bahwa siaran langsung itu membuat kalangan internal hakim menjadi risih.

Oleh karena itulah, dikeluarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melarang media menyiarkan secara langsung.

“Mau perkara apa pun sudah tidak boleh live. Merekam boleh, tapi seperlunya,” katanya.

Previous Dengan Program HPP, Harga Beras Dan Gabah Akan Stabil
Next Upaya Pemberantasan Terorisme Terus Dilakukan, Densus 88 Tangkap 9 Teroris