3 Tahun Jokowi-JK : Pembangunan 245 Proyek Senilai Rp 4.197 triliun


Jakarta, BuletinInfo – Pemerintah telah menyelesaikan 5 proyek strategis nasional (PSN) per Juli 2017. Ratusan proyek lainnya sedang dalam tahap konstruksi, proses pengadaan, dan masih dalam tahap persiapan. Jumlahnya ada 245 proyek dan 2 program PSN dengan nilai investasi Rp 4.197 triliun.

“Proyek strategis nasional ada yang sedang disiapkan, dibangun, dan sudah selesai. Pembangunannya menyebar ke seluruh wilayah,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (17/10/2017).

Sebanyak 245 proyek dan 2 program PSN berdasarkan evaluasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang diubah dengan Perpres 58 Tahun 2017.

Terdiri dari pembangunan 74 proyek jalan, kereta 23 proyek, pelabuhan 10 proyek, bandara 8 proyek, kawasan ekonomi khusus 30 proyek, perumahan 3 proyek, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) 3 proyek, air bersih dan sanitasi 10 proyek, bendungan 54 proyek, irigasi 7 proyek.

“Estimasi nilai investasinya Rp 4.197 triliun,” ujar Darmin.

Darmin lebih jauh menyebut, penyebaran proyek strategis nasional meliputi Sumatera dengan 64 proyek senilai Rp 884 triliun, Jawa dengan investasi sebesar Rp 1.065 triliun untuk 93 proyek. Sebanyak 2 program dan 12 proyek senilai Rp 1.320 triliun.

Kalimantan sebanyak 24 proyek dengan nilai investasi Rp 564 triliun, ada 27 proyek di Sulawesi senilai Rp 155 triliun, Bali dan Nusa Tenggara senilai Rp 11 triliun untuk 15 proyek, serta Maluku dan Papua sebanyak 13 proyek senilai Rp 444 triliun.

Adapun dari 245 proyek dan 2 program PSN, realisasinya per Juli 2017, yakni proyek yang sudah selesai ada 5 proyek (5 persen), sedang dalam tahap konstruksi 130 proyek (63 persen), proses pengadaan 12 proyek (5 persen), dan dalam tahap persiapan 100 proyek (40 persen).

Previous Jokowi: Pesantren harus bekali santrinya dengan pengetahuan media sosial
Next Awas! Provokator Rizieq Shihab Fitnah Pemerintah Tentang Isu Cina