Ada yang Sengaja Adu Domba dengan Menggunakan Isu 5000 Senjata


Jakarta – Pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo pada silaturahmi TNI dan Purnawirawan Jumat kemarin yang mengungkapkan adanya suatu instansi mendatangkan 5.000 pucuk senjata ilegal dan belum adanya pernyataan resmi dari pejabat terkait, menyebabkan isu tersebut semakin liar dan tak terarah. Beberapa ada yang mengaitkan kepada partai tertentu, juga bahkan ada yang mengaitkan kepada suatu instansi intelijen.

Segala berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tersebut berpotensi malah mengadu domba antar instansi pemerintah dan jelas menginginkan terciptanya instabilitas ketahanan dan persatuan nasional.

Terkait pengadaan 5000 senjata tersebut, bila mengaitkan dengan pengakuan Kapolri Jenderal Tito Karnavian tentang rencana membeli 10 ribu unit senjata api jenis pistol bikinan PT Pindad. Pistol itu nantinya untuk kelengkapan polisi lalu lintas (polantas) dan anggota Sabhara yang kerap menjadi sasaran serangan teroris.

Karena urgensi pengadaan tersebut dan mengingat beberapa kali aparat kepolisian menjadi korban serangan teroris, namun sayang menurut Kapolri PT Pindad saat ini baru dapat menyediakan separuhnya yakni 5000 unit.

“Saya kemarin tanya kepada Pindad, bisa, mereka punya persediaan kira-kira 5.000 (unit pistol). Kami mintanya kalau bisa di atas 10 ribu ya. Tapi, 5 ribuan kalau nggak salah yang tersedia. Ya kalau ada itu ya kami mau beli semua,” kata Tito di Rupatama, Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2017) lalu.

Pada saat tersebut Kapolri pun menyatakan dengan tegas bahwa senjata yang dipesan tersebut hanya jenis senjata berlaras pendek atau pistol, bukan senjata panjang.

“Pembekalan senjata tuntutan dari teman-teman di lapangan. Lalu lintas dan Sabhara yang jadi korban-korban kemarin ya. Di Kampung Melayu misalnya. Di Tuban, (korban teroris polisi) lalu lintas. Mereka diserang oleh teroris tapi mereka tidak dilengkapi dengan alat bela diri yang cukup. Khususnya senjata api,” kata Kapolri.

Kapolri menyatakan, rencana pembelian pistol dari PT Pindad telah dikomunikasikan Polri ke DPR. Namun saat itu ia belum dapat mengungkapkan biayanya.

Pengadaan pistol ini akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2017. Tito menjelaskan sebenarnya Polri membutuhkan lebih dari 20.000 unit pistol, karena peruntukannya membekali anggota yang bertugas di jalanan sehari-hari.

Karena sifat pengadaan tidak multiyear maka pembelian senjata hingga 20.000 tersebut harusnya selesai pada tahun ini juga. Namun karena keterbatas produksi PT. Pindad dan untuk menyikapi hal tersebut, muncul solusi alternatif untuk memenuhi kekurangan tersebut dengan mengkaji rencana pembelian 5.000 pistol dari swasta domestik maupun internasional.

Adapun berita yang mengaitkan bahwa pengadaan senjata tersebut karena instruksi dari Kepala Badan Intelijen Negara, seperti dimuat pada portal perangbintang adalah HOAX yang sangat provokatif dan hanya untuk memperpanas situasi yang sudah kondusif.

Polemik pengadaan 5000 senjata ilegal ini bahkan oleh sebagian besar netizen menghubungkan pada rencana Partai Komunis Indonesia untuk mempersenjatai para buruh dan petani sebagai Angkatan ke 5 Republik Indonesia setelah Angkatan Darat, Angkatan udara, Angkatan Laut dan Angkatan Kepolisian. Hal ini tentu semakin jauh dari fakta sebenarnya, hanya sekedar bahan bakar baru agar isu akan adanya gerakan PKI baru tetap terjaga.

Hingga saat ini belum ada lagi pernyataan resmi dari Panglima, maupun dari pihak resmi terkait seperti Menko Polhukam Wiranto yang hanya menjawab singkat akan melaporkan terlebih dahulu perihal tersebut kepada Presiden Jokowi. Panglima sendiri setelah mengutarakan perihal tersebut juga telah menyatakan kepada pers bahwa hal tersebut sudah digagalkan dan baru rencana, dan Panglima tidak pernah menyebut apa nama institusi yang dimaksud olehnya.

Segala isu dan propaganda negatif merupakan upaya pihak-pihak tertentu yang sengaja mengambil keuntungan dari adanya polemik pengadaan 5.000 senjata, melakukan adu domba, serta memprovokasi masyarakat seolah-olah terdapat perseteruan pejabat negara yang mengandung unsur politik. (FC)

Previous PLN Akan Bangun Menara Listrik Tertinggi di Dunia
Next Suku Bunga KUR Dari 9% Turun Menjadi 7%