Akhirnya, lima isu krusial RUU Pemilu akan dibawa ke Sidang Paripurna untuk segera disepakati


Ada tiga hasil yang disepakati antara pemerintah dan DPR. Salah satunya membawa 5 paket isu krusial RUU Pemilu ke paripurna pada 20 Juli mendatang.

 Jakarta, BuletinInfo.com – Tanggal 20 Juli menjadi waktu terakhir untuk menyepakati hasil atas RUU Pemilu, namun baik pemerintah maupun DPR RI tentu menyadari sejatinya pemilihan umum diselenggarakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, bukan golongan tertentu saja.

Diharapkan agar Pemerintah dan DPR RI dapat segera melakukan sinkronisasi dalam rangka mempercepat finalisasi RUU Pemilu. Hal ini perlu dilakukan agar setiap pihak nantinya dapat menerima keputusan peraturan Pemilu demi penyelenggaraan demokrasi yang berkeadilan.

Keputusan untuk menyepakati sejumlah isu krusial dalam rancangan undang-undang pemilihan umum akhirnya dibawa ke Sidang Paripurna yang akan berlangsung pekan depan.

Lobi antarfraksi dan juga dengan perwakilan pemerintah awal pekan ini belum menemui titik temu untuk menyepakati isu-isu krusial tersebut.

Ada lima paket yang akan diajukan dalam sidang paripurna pekan depan.

Kelima paket tersebut adalah Paket A, presidential threshold (20-25 persen), parliamentary threshold (empat persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (saint lague murni).

Paket B adalah presidential threshold (nol persen), parliamentary threshold (empat persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (quota hare).

Paket C adalah presidential threshold (10-15 persen), parliamentary threshold (empat persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (quota hare).

Sedangkan Paket D adalah presidential threshold (10-15 persen), parliamentary threshold (lima persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-8 kursi), metode konversi suara (saint lague murni).

Paket E, presidential threshold (20-25 persen), parliamentary threshold (3,5 persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (quota hare).

Previous Djarot :"Kita memang negara demokrasi bebas, tapi ada aturan, norma, keadaban yang dimiliki bangsa Indonesia"
Next Pemerintah dan DPR harus segera melakukan sinkronisasi untuk mempercepat finalisasi RUU Pemilu