Anies-Sandi, Mulai Dari Politik Penipuan Hingga Upaya Pecah-Belah


Nuansa perpolitikan pilkada DKI sudah semakin tidak sehat, hal itu diitunjukkan oleh cara paslon nomor tiga.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah perihal diskriminasi kelas sosial-ekonomi. Sebuah kondisi yang secara tersirat dimainkan oleh kubu Anies-Sandi.

Memang perbedaan strata sosial-ekonomi adalah sebuah fakta, lumrah ada di tengah-tengah masyarakat. Namun, upaua untuk  memanfaatkan kondisi tersebut untuk kepentingan politik, dengan cara menciptakan cara pandang segregasi, lalu membenturkannya adalah cara yang sangat etis.

Selain membenturkan stigma antar etnis, lalu agama, sekarang golongan antar strata sosial-ekonomi. Ini sudah merupakan propaganda dengan memanfaatkan masyarakat menengah ke bawah.

Yang paling terlihat adalah upaya Calon Wakil Gubernur (Cawagub) no 3 Sandiaga yang mengatakan bahwa di salah satu perusahaan besar, 80 persen orang di dalamnya mendukung pasangan calon nomor dua.

“Itu profesional dan yang udah menengah ke atas yang punya duit rata-rata masih berpihak ke sana (paslon nomor dua). Kenapa? karena rata-rata programnya juga memang ditujukan untuk orang-orang yang berduit,” ujar Sandiaga.

“Saya juga waktu Mas Anies turun ke bawah kita lihat kan bahwa ada ketidakberpihakan dan ada ketidakadilan yang dirasakan masyarakat menengah ke bawah,” ucap Sandiaga.

Bahkan dia menyinggung soal usulan programnya cicilan rumah dengan DP nol persen yang dicibir banyak pihak. Padahal menurutnya, program tersebut bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat kalangan bawah.

“Jakarta itu bukan hanya milik yang punya duit. Orang yang gak punya duit gak boleh punya rumah, kita bikin program DP 0 persen dimarah-marahin, padahal itu suatu keberpihakan dari kami untuk memberikan kenaikan kelas dari warga Jakarta,” tandas Sandiaga, sumber merdeka.com.

Pernyataan di atas adalah salah satu contoh upaya Sandi untuk menciptakan sebuah persepsi di benak publik, terutama masyarakat kecil, bahwa mereka selama ini menderita karena petahana memihak orang-orang kaya.

Dengan kata lain, mereka menderita karena orang-orang kaya. Ucapannya di atas adalah sebuah narasi politik yang munafik, karena Sandi sendiri merupakan salah satu orang terkaya yang salah satu anak perusahaannya menguasai pengelolaan air bersih di Jakarta, PT Aetra.

Sandiaga Uno, Salah Satu Pendiri Recapital yang Memiliki Anak Perusahaan Pengelola Air Bersih di DKI Jakarta, Aetra. 

Terlebih lagi, Sandi mengatakan bahwa program pemprov DKI selama ini mayoritas ditujukan kepada orang-orang berduit. Padahal, selama ini alokasi dana terbesar pada APBD DKI 2017 adalah pada sektor pendidikan, kesehatan dan pembangunan rusun. Siapa sasarannya pada tiga sektor ini? Tidak lain adalah masyarakat kelas menengah ke bawah.

Masyarakat menengah kebawahlah yang selama ini menikmati program-program ini.

Perihal program DP 0% atau 0 rupiah, apakah benar sebenarnya program ini menyasar kalangan menengah ke bawah seperti kata Sandi?

Pertama, kita harus sadar bahwa KPR kepemilikan rumah itu paling berat bukan di DP, namun cicilan perbulannya. Lalu bagaimana masyarakat menengah ke bawah yang pendapatannya saja masih di seputaran UMP Provinsi DKI dapat mencicil 2,3 juta perbulan selama 20 tahun? Ini nyaris penipuan, karena Anies-Sandi menjanjikan apa yang tidak dapat dicapai masyarakat bawah. Mereka akan tercekik dengan cicilan perbulan yang luar biasa besar. Atau, sedikit sekali kalangan bawah yang dapat mengakses program ini. Sisanya yang sudah kadung memilih dia bagaimana? Ya cuma bisa gigit jari.

Kedua, sekalipun Anies-Sandi menyediakan skema cadangan dengan menurunkan besaran cicilan, bagaimana dengan dana talangannya? Jikalau akan dibebankan kepada pemprov, mereka akan menghadapi buah simalakama, begini kira-kira:

Alternatif pertama, mereka membatasi alokasi dana. Secara otomatis jumlah pengaju KPR juga dibatasi dan program tersebut hanya akan menampung sekelompok kecil orang saja.
Untuk 10.000 kepala keluarga (KK) saja, dibutuhkan dana talangan sebesar 3,5 trilliun. Jikalau dialokasikan dana dua kalinya, itu baru menampung 20.000 KK tapi sudah mengambil porsi 10% APBD DKI 2017. Padahal kelompok masyarakat menengah ke bawah masih memiliki porsi sekitar 80% dari total penduduk DKI Jakarta[6]. Itu artinya ada sekitar 8 juta penduduk yang mungkin menjadi pengaju KPR.
Dengan hanya menampung sebagian kecil masyarakat bawah, jargon rumah DP 0 rupiah yang digembar-gemborkan terbuka bagi semua sudah merupakan penipuan. 20.000 KK itu hanya sekitar 0,02% dari total 2 juta pemilih Anies-Sandi di DKI, porsinya sedikit sekali.

Alternatif kedua adalah dengan menanggungkan beban talangan ke pemprov DKI. Kalau begini, siap-siap saja kita mengulangi kesalahan yang sama dari kasus Lehman Brothers (LB) di Amerika tahun 2008. Kasus itu nyaris membuat Negara Amerika bangkrut. Bayangkan, untuk 20.000 KK saja pemprov DKI harus menyediakan kocek 7000 milliar, itu belum termasuk kalau terjadi kredit macet. Dan dari pengalaman kasus LB, ini pasti macet.

Hal inilah yang membuat orang akan berfikir bahwa ada motif politik dari program mereka.

Terlebih lagi pada waktu putaran pertama Anies memainkan persepsi di benak publik bahwa kalau pilih dia ada program beli rumah DP 0%. Namun setelah pemilihan usai, baru program ini keliatan belangnya. Mulai dari penamaan 0% dan 0 rupiah yang sama saja, sampai rumahnya ternyata rusun.

Program mereka tersebut dibumbu-bumbui bumbu yang indah untuk menarik pemilih agar memilih mereka, padahal sebetulnya program tersebut tidak demikian.

Hal itu adalah pembodohan politik dan sebuah bentuk penipuan dalam politik.

Previous Demi Kemenangan Pilkada, Anies Dekati Keluarga Cendana
Next Presiden Jokowi: Kasus anak kekurangan Gizi jangan sampai terjadi lagi di Indonesia