Apa alasan Sudirman Said tuduh Jokowi keluarkan izin reklamasi? Jangan buat cerita sendiri jika tidak ada fakta


Jakarta, BuletinInfo – Peryataan mantan menteri ESDM Sudirman Said terkait dengan Surat izin reklamasi oleh Presiden Jokowi salah besar. Sudirman Said sepertinya gagal paham. Sudirman harus merunut ke belakang terkait dengan proyek reklamasi, tidak hanya mempermasalahkan penerbitan Pergub mengenai Juknis reklamasi oleh Presiden Joko Widodo karena Jokowi juga memiliki kewajiban untuk meneruskan produk hukum yang diputuskan oleh pemerintah pendahulunya. Sikap Sudirman Said tersebut justru menunjukkan bahwa Sudirman memiliki kepentingan dan kecenderungan politik tertentu yang mengarah pada pelemahan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Fakta yang sebenarnya,Kepres No. 52 mengenai reklamasi Teluk Jakarta pertama kali dikeluarkan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1995 yang mengatur bahwa Gubernur DKI Jakarta adalah pihak berwenang untuk reklamasi. Kemudian pada tahun 1999 DPRD dan Pemda DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Sutiyoso mengeluarkan RTRW di mana reklamasi masuk di dalamnya dan ditujukan untuk perdagangan dan jasa internasional, perumahan dan pelabuhan wisata. Perda RTRW mengatakan reklamasi seluas kurang lebih 2.700 hektar dan diperuntukkan bagi perumahan kelas menengah atas.

Selanjutnya pada tahun 2007 Gubernur Sutiyoso menerbitkan izin prinsip untuk Pulau 2A yang kemudian menjadi Pulau D untuk PT Kapuk Naga Indah. Lalu pada 2008 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Perpres No.54 yang menjadi dasar hukum reklamasi Teluk Jakarta oleh Pemda DKI Jakarta.

berjalannya waktu ditahun 2010 bulan Agustus gubernur Fauzi Bowo menerbitkan izin pelaksanaan sebagai kelanjutan izin prinsip dari Sutiyoso untuk Pulau 2A kepada PT Kapuk Naga Indah dan pada 2012 menerbitkan Pergub mengenai penataan ruang 17 pulau reklamasi Teluk Jakarta dan menerbitkan ijin prinsip pembangunan sejumlah pulau reklamasi.

Kemudian tahun 2013 presiden Joko Widodo yang waktu itu masih menjabat gubernur DKI Jakarta tidak memperpanjang ijin pelaksanaan pembangunan salah satu pulau reklamasi karena ingin reklamasi menguntungkan masyarakat, bukan developer.

Masyarakat juga harus memahami izin reklamasi telah dikeluarkan sebelum Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur. Beliau harus mengeluarkan juknis untuk mengatur pelaksanaan Pergub Reklamasi karena aturan tersebut memiliki dasar Kepres yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Justru apabila Pergub terkait Juknis tersebut tidak dikeluarkan, pemerintah DKI akan disalahkan karena tidak menjalankan birokrasi.

(HA)

Previous Presiden Jokowi Tegaskan Penerapan E-Toll Percepat Pelayanan
Next 76 PLB ciptaan Jokowi diberbagai daerah telah beroperasi