Apakah anggota DPR ada yang pro ormas radikal? sehingga harus Polling melalui Twitter untuk mendeligitimasi Perppu ormas


Jakarta, BuletinInfo – Pemerintah 12 Juli 2017 ┬ámenerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas. Dengan payung hukum perppu tersebut pemerintah dapat membubarkan seluruh ormas radikal diseluruh Indonesia yang bertentangan dengan ideologi negara yaitu Pancasila. Salah satu ormas yang harus dibubarkan yaitu Hizbut Tahrir Indonesia -HTI yang jelas sekali bertentangan dengan Pancasila karena HTI mengusung Khilafah sebagai dasarnya bukan Pancasila.

Pasca penerbitan perppu tentang ormas tersebut, dunia maya langsung ramai karena DPR melalui Twitternya melakukan polling dengan pertanyaan Pemerintah telah menerbitkan Perppu no 2 tahun 2017 tentang perubahan atas uu no 17 tahun 2013 tentang organoisasi kemasyarakatan, bagaimana pendapatnya?

Pertanyaan tersebut sengaja di sebarkan oleh admin akun twitter dpr dengan maksud dapat dijadikan acuan bagi keputusan dpr menanggapi penerbitan perppu tentang ormas oleh pemerintah. Jika kita lihat dari satu sisi seperti dpr ingin mendapatkan respon dari masyarakat melalui twitternya namun jika kita melihat dari disisi yang lebih dalam dan menyeluruh sangatlah tidak obyektif karena isi dari twitter dpr hanyalah kicauan Fadli Zon dan Fahri Hamzah. Hal tersebut sangatlah tidak menarik dan diindikasikan admin akun twitter dpr pro terhadap ormas radikal.

Jika melihat isi akun twitter dpr jelas kebanyakan pengikutnya adalah pengikut Fadli Zon dan Fahri Hamzah. Dengan begitu otomatis jika dilemparkan pertanyaan tersebut pastilah mayoritas tidak setuju karena sudah diberikan pandangan subyektif oleh Fadli Zon dan Fahri Hamzah yang notabene selalu bertentangan dengan pemerintah.

Yang pasti sangatlah naif dan tidak valid jika hasil polling akun twitter dpr menjadi acuan keputusan dpr nantinya terhadap penerbitan perppu undang-undang ormas. Jika hal itu terjadi, berarti kita mengetahui bagaimana dan siapa saja yang mengisi anggota dpr yang dianggap menjadi wakil rakyat. Masyarakat diharapkan dapat cerdas didunia maya agar tidak terpengaruh oleh hasutan penolakan terhadap perppu ormas. Masyarakat dan pemerintah harus bersatu agar dapat menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI.

(HA)

Previous Rakyat bingung dengan hasil polling akun twit DPR-RI terkait Perppu No 2/2017 yang berbalik menyatakan tidak setuju
Next Netizen Kecam Polling Twitter DPR Terkait Perppu Ormas