Awas Beredar di media sosial sebuah gambar-gambar meme yang mendeskreditkan pemerintah, Tangkap Penyebar dan pembuat Meme itu


Jakarta, BuletinInfo – Beredar di media sosial sebuah gambar-gambar meme yang mendeskreditkan pemerintah. Mulai dari meme anak kecil, Doraemon, hingga Doyok, sepertinya ada gerakan masif terhadap meme yang diduga ada penunggangnya.

Gambar-gambar yang mendiskreditkan Presiden Joko Widodo serta hal tersebut mengganggu kondusifitas pelaksanaan pesta demokrasi di tahun politik ini, dan menimbulkan kebencian dan berpotensi mengarah pada terjadinya friksi antar pendukung partai serta membuat gaduh bangsa yang tengah membangun ini.

Mengingatkan masyarakat bahwa gambar-gambar meme tersebut pengganggu pembangunan nasional dan pembenci demokrasi akan terus berusaha menyebarkan opini sesat dan menyesatkan terutama kepada pihak yang mengganggu kepentingan mereka.

Masyarakat harus memilah gambar atau meme yang provokasi memecah belah bangsa harus dijauhi dan merusak otak karena isinya hanya mengandung kebencian.

Gambar-gambar/ meme yang tidak berdasar ini jelas mengganggu aktivitas pesta demokrasi 2018 yang sebentar lagi berlangsung. Apalagi komisioner KPU juga tengah roadshow melalukan chek richek dan verifikasi faktual ke kantor-kantor Partai politik yang mendaftar untuk 2019.

Kebencian-kebencian lewat gambar/meme yang disebar oleh pihak-pihak yang menyukai keributan dan adu domba ini tentunya harus disikapi secara hukum dalam hal ini aparat Kepolisian agar langsung menindak.

Banyak tersangka pembuat, penyebar meme yang provokasi diamankan kepolisian, namun saat tersangka mengaku menyebarkan meme-meme itu secara spontan. Tujuannya, , tak lain hanya untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Dia menyesal atas tindakan yang ia lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. “Saya jera dan menyesal,” kata Haidar salah satu pelaku yang diamankan Polda Jawa Timur beberapa waktu lalu.

Atas tindakannya pelaku penyebar meme provokasi, polisi menjerat tersangka dengan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara.

Previous Komitmen Jokowi Bangun Daerah Perbatasan Terealisasi, Kerja Nyata Jokowi
Next Waspadai Kader Demokrat Penyebar Fitnah, Ferdinand Hutahean dan Rifai Darus!!!