Bank Dunia Laporkan Peringkat EODB Indonesia Meningkat Lagi Ke Posisi 72


Jakarta, BuletinInfo.com – Bank Dunia dalam laporan terbarunya telah menempatkan Indonesia pada posisi peringkat ke-72 dari 190 negara dalam kemudahan berusaha 2018. Ini berarti naik 19 tingkat dibanding 2017, dimana Indonesia berada pada peringkat ke-91.

Prestasi tersebut melanjutkan tren percepatan peningkatan peringkat dalam dua tahun terakhir. Pada 2017, posisi Indonesia naik 15 peringkat, dari 106 ke peringkat 91. Dengan demikian, dalam 2 tahun terakhir posisi Indonesia telah naik 34 peringkat.

“Dalam 3 tahun terakhir, Indonesia telah menjadi tempat yang lebih mudah untuk berusaha. Prestasi ini tak terlepas dari kerja keras semua pihak,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam siaran persnya Rabu (1/11) siang.

Sebagai perbandingan, perkembangan peringkat negara-negara lain di ASEAN dalam 2 tahun terakhir antara lain: Vietnam naik 23 peringkat dan Thailand naik 20 peringkat. Adapun Malaysia turun 2 peringkat dan Filipina turun 14 peringkat.

Menurut laporan Bank Dunia, indikator EODB Indonesia yang mengalami perbaikan tajam adalah: (1) Penyelesaian Kepailitan (Resolving Insolvencydari posisi 74 di EODB 2016 menjadi posisi 38 di EODB 2018 (36 peringkat); (2) Penegakan Kontrak (Enforcing Contracts) dari posisi 171 di EODB 2016 menjadi posisi 145 di EODB 2018 (26 peringkat); (3) Penyambungan Listrik (Getting Electricitydari posisi 61 di EODB 2016 menjadi posisi 38 di EODB 2018 (23 peringkat).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, perbaikan ranking Indonesia yang fenomenal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperbaiki iklim usaha dan mendorong investasi. Menurut Sri Mulyani, peran sektor swasta sangat penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Demikianlah keterangan tertulis yang diterima media dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rabu (1/11/2017).

Hasil survey laporan tahunan  Doing Business 2018 Bank Dunia yang bertajuk “Reforming to Create Jobs” merangkum berbagai indikator pencapaian sektor publik (pemerintah) dalam memperbaiki regulasi iklim usaha dan investasi di negaranya masing-masing.
Dengan pencapaian ini, posisi Indonesia masih lebih tinggi diantara sebagian negara berkembang lainnya, diantaranya Afrika Selatan (82), India (100), Filipina (113), dan Brazil (125). Pada tahun ini, posisi Indonesia berhasil melewati Tiongkok yang berada pada peringkat ke-78.
Bank Dunia mengakui bahwa Indonesia setidaknya telah melakukan perbaikan pada tujuh indikator, yaitu: (1) simplifikasi pendaftaran usaha baru; (2) perbaikan akses atas listrik; (3) efisiensi biaya pengurusan izin properti usaha; (4) transparansi data kredit; (5) penguatan perlindungan terhadap investor minoritas; (6) perbaikan akses kredit usaha melalui pendirian “credit bureau” dan (7) perkembangan perizinan berbasis elektronik untuk perdagangan internasional.

Laporan tersebut menganggap Indonesia sebagai “Top 10 Reformer” atau diantara 10 negara terbaik di dunia yang paling melakukan reformasi kemudahan berusaha selama 15 tahun terakhir. Misalnya untuk pendaftaran usaha baru, kini proses pendaftaran di Jakarta hanya membutuhkan waktu 22 hari dibandingkan 181 hari pada tahun 2004.

Pencapaian ini merupakan pengakuan dunia terhadap perbaikan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Peningkatan kepercayaan pihak eksternal, termasuk investor dan lembaga pemeringkat, terhadap potensi perekonomian Indonesia, menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sri Mulyani menegaskan, Presiden Joko Widodo terus mendorong koordinasi antar instansi pemerintah untuk memperbaiki regulasi dan memudahkan berusaha. Peringkat Indonesia untuk kemudahan berusaha membaik 39 posisi dibandingkan di awal pemerintahan. Ini merupakan upaya kolektif yang melibatkan banyak instansi di berbagai lini.

Pemerintah akan terus berupaya mendorong perkembangan iklim usaha melalui perbaikan regulasi baik di level pusat maupun daerah. Pemerintah juga akan terus menciptakan kebijakan fiskal yang produktif dengan tetap menjaga kesehatan dan kesinambungan, sebagaimana tercermin pada APBN saat ini dan tahun 2018 yang baru saja disahkan. Selain itu, Kementerian Keuangan juga akan terus melakukan reformasi perpajakan yang lebih ramah terhadap dunia usaha untuk menstimulus aktivitas perekonomian di dalam negeri.

Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menganggap kenaikan peringkat tersebut adalah hasil dari upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah.  “Ini bukti nyata bagaimana kebijakan reformasi struktural sejak 2014 memberikan hasil. Bagaimana perbaikan perizinan, mulai dari aspek kelistrikan, bangunan, sehingga ini merupakan perbaikan yang nyata,” kata Perry dalam acara seminar National and Regional Balance Sheet: Toward an Integrated Macrofinancial System Stability, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Rabu (1/11/2017).

Dia menjelaskan dengan naiknya peringkat tersebut akan menunjukan ke masyarakat dan dunia bahwa reformasi struktural sangat baik dan berkomitmen.

“Peringkat ini juga akan meningkatkan kepercayaan di dalam negeri baik investor domestik maupun internasional. Bahwa melakukan usaha semakin lama semakin mudah,” imbuh dia. Portofolio investasi juga diprediksi akan meningkat.

“Kalau ini terjadi maka akan mendorong perbaikan pertumbuhan ekonomi dan pembiayaan ekonomi yang meningkat,” ujar dia. Hal ini juga bisa menjaga stabilitas makro ekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Menurut Perry perbaikan peringkat juga karena kondisi ekonomi Indonesia yang mulai membaik. Lalu kemajuan di bidang infrastruktur di sejumlah daerah. “Semoga ini mendukung proyeksi ekonomi Indonesia tahun ini 5,2% dan tahun depan 5,4%,” jelas dia.

Perry yakin dengan perbaikan-perbaikan yang sedang berlangsung, peringkat Indonesia bisa lebih tinggi dibandingkan saat ini.

Previous Tingkat kemudahan berusaha ditanah air meningkat tajam menjadi peringkat 72
Next BPS: Indeks Harga Produsen meningkat 0,68 persen pada triwulan III dibandingkan triwulan II tahun 2017