Batasi Jumlah Angkutan Online Sesuai Kebutuhan Agar Hindari Persaingan Tidak Sehat


Jakarta, BuletinInfo – Kementerian Perhubungan akan merevisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek atau aturan untuk taksi online akan berlaku efektif pada 1 April 2017 mendatang.

Terdapat 11 pon yang menjadi bahan revisi, PM 32/2016, yaitu taksi daring masuk ke dalam angkutan sewa khusus, mobil 1.000 cc bisa dioperasikan, pemda berhak mengatur tarif batas atas dan bawah taksi daring, pemda berhak membatasi jumlah taksi daring sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing, kewajiban balik nama STNK harus atas nama perusahaan terhitung masa berlaku STNK pribadi habis, wajib uji berkala (KIR), memiliki pool bisa dengan kerja sama, memiliki bengkel yang bisa bergabung dengan perusahaan tertentu, membayar pajak bagi perusahaan aplikasi sesuai dengan apa yang diatur Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, memberikan akses kepada Kemenhub berupa data pengemudi (dashboard) oleh perusahaan taksi daring dan pemberian sanksi berupa teguran hingga pemblokiran.

Hal ini dilakukan terkait munculnya polemik angkutan konvensional dengan online. Namun demikian, revisi tersebut mendapatkan penolakan dari beberapa perusahaan angkutan online, terutama pada poin pembatasan jumlah armada sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing.

Mereka berargumen bahwa penetapan kuota jumlah kendaraan tak sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan berbasis teknologi.

Akan tetapi, sebetulnya pembatasan tersebut memang harus dilakukan dan bagus untuk iklim bisnis angkutan di Indonesia, karena memang jumlah angkutan baik itu online maupun konvensional memang harus disesuaikan dengan jumlah kebutuhan wilayah.

Buat apa jumlah angkutan yang melebihi jumlah yang dibutuhkan? Tentunya hal itu akan menjadi mubazir dan nantinya malah akan menambah jumlah volume kendaraan bermotor di wilayah tersebut, yang akhirnya malah menimbulkan kemacetan.

Jumlah angkutan yang berlebihan juga nantinya akan kembali membuat fenomena ‘’mangkal” yang sudah banyak kita lihat, di mana banyak driver-driver ojek online “mangkal” di mana-mana yang akhirnya malah membuat penyempitan jalan.

Selain itu, jumlah angkutan yang berlebihan akan menimbulkan kompetisi yang tidak sehat dan akhirnya menimbulkan banyak gesekan sosial.

Pertimbangan itulah yang akhirnya membuat pemerintah melakukan revisi Peraturan Menteri tersebut.

Previous Wakil Presiden: Kapal Pesiar Inggris harus bertanggungjawab atas kerusakan Terumbu Karang Raja Ampat
Next Peresmian PLBN Aruk Yang Megah Dan Buat Bangga Rakyat Indonesia

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *