Berbagai Macam Cara Dilakukan Lawan Politik Presiden Jokowi, Salah Satunya Lakukan Pembodohan Publik Terkait Isu Hutang


Jakarta – Ekonom Indef Bhima Yudhistira menganggap  Yusril Ihza Mahendra salah data.

Hal ini terkait dengan pernyataan Yusril yang mengatakan bahwa batas utang Indonesia tahun ini yang sudah melebih angka 50 persen membuat masyarakat bisa melakukan penggulingan (impeachment) terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Salah data dia, di pasal 12 ayat 3 UU Keuangan negara maksimum 60 persen terhadap PDB, 30 persen itu batas psikologis dari Menkeu,” kata Bhima kepada Bisnis, Rabu (26/7).

Dia menjelaskan bahwa rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto tahun ini masih di bawah 30 persen sehingga utang negara masih berada di batas aman.

“Untuk urusan ekonomi termasuk utang lebih baik diserahkan pada ahlinya. Pak Yusril sebaiknya membaca UU Keuangan Negara no 17 tahun 2003 secara lebih hati-hati agar tidak menimbulkan kegaduhan ditengah masyarakat umum,” pungkasnya.

Adapun seperti yang tertera dalam penjelasan UU Keuangan Negara no 17/2003 disebutkan bahwa Pasal 12 ayat (3) disebutkan bahwa defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60 persen dari Produk Domestik Bruto.

Selain itu, pemerintah pun beberapa kali menyampaikan bahwa rasio utang tersebut masih cenderung terkontrol dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Di samping itu, mereka juga menyatakan akan mengelola risiko utang dengan baik.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan total utang pemerintah pusat mencapai Rp 3.706, 52 triliun yang komponen utangnya terdiri dari Surat Berharga Negara senilai Rp 2.979,5 triliun dan pinjaman senilai Rp 727 02 triliun.

Utang itu jika dibandingkan akhir tahun lalu atau selama semester 1 2017 bertambah senilai Rp 191,06 triliun yang merupakan imbas dari kenaikan SBN senilai Rp 198, 80 triliun dan pelunasan pinjaman senilai Rp 7,83 triliun.

Jika menilik proyeksi yang dibuat pemerintah tahun ini rasio utang diperkirakan mencapai 29,3 persen. Namun pada 2019 pemerintah juga perlu mewaspdai mengingat proyeksi rasio utang terhadap PDB tembus ke angka 32 persen lebih.

Permasalahan hutang negara tersebut saat ini memang sering dilontarkan oleh lawan politik Presiden Jokowi. Padahal, pemerintahan Jokowi mewarisi hutang dari SBY sekitar 2.700 triliunan. Hutang-hutang tersebut akhirnya memiliki bungan. Pertahunnya bunga hutang tersebut mencapai 250 triliun. Tanpa berbuat apa-apa sekalipun, pemerintah ditambahi beban 750 triliun selama tiga tahun.

Hutang-hutang tersebut sebagian besar diwarisi sejak krisis moneter 1998.

Pemerintah sendiri saat ini masih mencicil hutang-hutang tersebut. Karena jika, hutang itu dibayar lunas sesuai tenor tanpa mengambil hutang yang baru. Pemerintah harus harus memangkas pembiyayaan lainnya, seperti mengurangi dan bahkan memberhentikan pembangunan, menaikan pajak, dan menghilangkan subsidi.

Namun jika itu dilakukan, akan terjadi inflasi, memperparah pengangguran, dan kemiskinan.

Selain itu, hutang Indonesia sebanyak 2.979,5 triliun mayoritas merupakan pinjaman dalam bentuk SBN (Surat Berharga Negara), hutang dalam bentuk pinjaman hanya sekitar 20% atau 727 triliunan. Selama ini publik membayangkan, angka 3000 triliun lebih itu Indonesia hutang pada lembaga keuangan dunia, atau dengan bahasa populer, asing.

Padahal, SBN yang sebagian besar terdiri dari SUN (Surat Utang Negara) adalah mekanisme lumrah untuk menutupi defisit anggaran. Jadi hutang tersebut resikonya kecil sekali, bahkan bisa dibilang tidak ada. Dalam kondisi genting Negara bisa menaikkan pajak atau mencetak uang.

Terlebih lagi, rasio hutang Indonesia terhadap GDP hanya 27%. Itu artinya, Indonesia memiliki kemampuan bayar yang sangat besar. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, batas rasio utang yang dikatakan aman sebesar 60% terhadap PDB.

Jadi, hutang kita (meskipun diwariskan dari pemerintahan terdahulu) masih aman, bahkan jika besarannya dua kali lipat dari itu.

Apalagi, kontrol terhadap hutang itu atas ijin DPR, dan pemerintah bukan pemegang kekuasaan mutlak sebagaimana yang dituduhkan lawan politik Presiden Jokowi.

Lebih lanjut, saat ini alokasi hutang itu bukan untuk konsumsi seperti jaman SBY yang salah mengalokasikan subsidi untuk BBM. Jika setahun saja pemerintahan SBY membakar sia-sia uang sebesar 300 triliun, maka selama sepuluh tahun pemerintahan auto pilotnya itu ia telah membuang uang sebanyak 3000 triliun.

Jadi, isu-isu hutang memang sengaja dimainkan lawan-lawan politik Presiden Jokowi untuk menurunkan elektabilitasnya. Hal ini terkait dengan semakin dekatnya pemilu Presiden 2019. Lawan-lawan politik dirinya sengaja memakai berbagai macam cara untuk menjatuhkan elektabilitas dirinya, karena selama ini dirinya masih memiliki elektabilitas yang sangat tinggi. Hal itu dikarenakan karena selama ini masyarakat dinilai puas akan kinerja dirinya.

Hal itulah yang membuat lawan-lawan politiknya panik dan akhirnya menggunakan berbagai macam cara, salah satunya adalah membohongi publik dengan isu hutang. (FC)

Previous Landasan Pacu Bandara Halim Perdanakusuma yang terkelupas telah diperbaiki
Next Terkait Videonya Yang Viral, Ustadz Abdul Somad Gagal Paham Soal Pancasila