Bernarkah Tudingan Yusril Bahwa Perppu Adalah Alat Represif Pemerintah?


Bernarkah Perppu Alat Represif Pemerintah? Jawaban Untuk Tudingan Pakar Hukum Yusril Ihza Mahendra

Jakarta – Belum lama Perpu diumumkan, seorang pakar hukum yang sangat disegani memberikan pernyataan keras ketidaksetujuannya dalam sebuah konfrensi pers. Namun meskipun Yusril Ihza Mahendra adalah seorang pakar hukum yang tidak terbantahkan keahliannya, layaknya manusia ilmunya akan tetap digunakan untuk memenangkan keberpihakannya. Hal itu jika terlalu dipaksakan akan membuat secerdas apapun seorang pakar, dapat luput juga dari kekuatan fakta dalam memaparkan asumsi dan opini keilmuannya.

Dalam beberapa poin dalam Perppu menurut Yusril  akan menjadikan negara represif dan otoriter karena:
Pertama, hilangnya proses pengadilan dalam mekanisme pembubaran ormas (pasal 61), hal ini akan disalahgunakan pemerintah.

Menurut Yusril hilangnya sebuah proses pengadilan dalam sebuah mekanisme pembubaran ormas *AKAN* disalahgunakan pemerintah. Penggunaan kata *akan* dalam kalimat tersebut menunjukan opini bukan fakta.

Jika pemerintah sedari awal memang berbuat represif mengapa izin sebuah ormas diberikan? Artinya adanya pemberian izin itu merupakan wujud dari dukungan pemerintah terhadap keberadaan ormas. Lantas apa salah jika yang memberikan izin kemudian mencabut? Toh pemberian izin juga tidak melalui pengadilan kan?

Terlebih lagi dalam argumennya, Yusril juga tidak membahas pentingnya dan wajibnya asas *Contarario Actus* yaitu asas hukum bahwa lembaga yang mengeluarkan izin atau yang memberikan pengesahan adalah lembaga yang seharusnya mempunyai wewenang untuk mencabut atau membatalkannya. Apakah menurut Yusril itu tidak wajib dalam asas hukum administrasi?

Silahkan dijawab sendiri. Justru asas ini lah yang tidak terwadahi dalam UU Ormas.

Kedua, adanya ketentuan-ketentuan yang bersifat karet seperti larangan melakukan tindakan permusuhan terhadap SARA (Pasal 59-3), dan penyebaran paham lain yang dianggap bakal mengganggu Pancasila dan UUD 1945 (pasal 59-4) berpotensi dimaknai secara sepihak untuk menindas pihak lain. Mari kita kembali cerna kalimat pelarangan ini, yakni pelarangan terhadap SARA, penyebaran yang dianggap bakal menganggu Pancasila dan UUD 1945, apakah ini sebuah aturan larangan yang salah? Apa yang dimaksud dengan berpotensi dimaknai secara sepihak? Tidakah Yusril pahami bahwa memang pemaknaan adalah sebuah subjektifitas, namun jika berbicara soal hukum tentu harus objektif.

Dalam argumennya, Yusril mengatakan bahwa pelarangan ini berpotensi dimaknai secara sepihak untuk menindas pihak lain, akan tetapi justru larangan ini untuk melindungi masyarakat dan semua pihak dari permusuhan SARA.

Sejatinya larangan ini dibuat untuk melindungi ideologi negara Pancasila. Jika memang pemerintah saat ini atau pemerintahan mendatang berlaku sewenang-wenang, apa iya di era yang serba terbuka ini memungkinkan pemerintah berlaku seperti itu? Kekuatan rakyat sangatlah besar, apalagi di era teknologi seperti sekarang ini. Tidak mungkin Perppu yang baru diumumkan mampu membuat pemerintah berlaku sewenang-wenang terhadap rakyatnya, ini bukan era orde baru dimana satu orang tidak mampu bersuara. Karena ini, era kekuasaan rakyat dimana ratusan juta orang bebas meneriaki pemerintah melalui sosial media, atau ratusan pengamat mengkritik keras pemerintah lewat media massa manapun. Ini era dimana pemerintah hanya bisa berkuasa jika memenangkan hati rakyat.

Sedikit saja mengecewakan rakyat,  jangankan berlaku sewenang-wenang, mudah bagi rakyat untuk tidak lagi memilih yang mereka anggap tidak baik.

Ketiga, adanya ketentuan pemidanaan terhadap anggota dan pengurus ormas (Pasal 82-a), kemudian menjadi kejahatan asosiasi yang selama ini justru ditolak. Yusril pasti paham kalau organisasi masyarakat merupakan sebuah wadah yang memiliki struktur hirarki, artinya ada hak dan tanggung jawab yang berstrata. Organisasi masyarakat bukan perkumpulan pertemanan yang kedudukannya setingkat atau pararel. Jika dalam pertemanan, satu teman berbuat kejahatan maka temannya yang lain jika memang tidak terlibat sama sekali mengapa harus terasosiasi, itu hal wajar. Namun jika sebuah ormas, apabila anggotanya melakukan kejahatan atas nama organisasi tersebut, apakah ketuanya dan pemimpin ormas tersebut bisa lepas tanggung jawab? Bukankah mengatur dan menjaga para anggota dari kejahatan yang dilakukan atas dasar faham ormas tersebut menjadi tanggung jawab para petinggi ormas?

Jika tidak akan mudah bagi sekelompok orang melakukan kejahatan misal pengeroyokan bermotif SARA akibat dari faham yang dianut sebuah ormas, dan ketuanya hanya menjawab “itu hanyalah oknum”. Di mana letak tanggung jawab para pemimpon ormas tersebut? Dan jika begitu ormas akan menjadi sebuah wadah yang subur untuk paramilitan, mudah bagi seseorang yang memiliki pengaruh untuk melakukan _abuse of power_melalui ormas yang dia dirikan. Lagipula, pemidanaan ini adalah sebuah proses hukum, jika tidak terbukti maka tidak akan dilakukan penghukuman.

Kemudian, Yusril berargumen bahwa pemerintah represif dan anti islam. Landasan argumennya antara lain, kriminalisasi ulama dan aktivis yang bahkan saat ini masih ada yang ditahan, pencekalan kepada para dai, pembubaran dan penghalangan kegiatan dakwah di sejumlah tempat, ujungnya adalah kehadiran Perppu ini untuk membubarkan ormas islam.

Tuduhan ini sungguh sangat luar biasa tidak berdasar dan banyak sekali pemlintirannya.

Pertama sering sekali didengung-dengungkan pemerintah mengkriminalisasi ulama? Ulama yang mana? Kriminalisasi seperti apa? Bukankah pemimpin tertinggi pemerintahan ini Presiden Jokowi sering sekali mengundang para Ulama ke Istana, atau bahkan bersilaturahmi ke pesantren-pesantren? Bukankah Wakil Presiden Yusuf Kalla merupakan Ketua Dewan Mesjid? Apa mungkin pemerintahan kita melakukan kriminalisasi ulama? Kriminalisasi seperti apa dan ulama yang mana?

Kedua, pencekalan kepada para Dai, pencekalan yang mana terhadap dai yang mana? Mengapa tidak membeberkan fakta, mengapa bermain opini dan kata untuk menuduh dan memperkuat narasi kebohongan soal pemerintah membenci Islam, ini adalah kebohongan yang terus menerus didengungkan. Apa faktanya? Ujungnya dikatakan kehadiran Perppu untuk membubarkan Ormas Islam, apa dasarnya? Apakah ormas di Indonesia hanya ormas Islam? Indonesia ini mayoritas adalah Islam penduduknya, mengapa seolah-olah dibenturkan bahwa pemerintah ingin menumpas kekuatan Islam, untuk apa?

Agama adalah sebuah entitas yang paling sensitif dan manjur digunakan untuk membakar emosi para penganutnya, untuk itu perlu bagi kita untuk betul-betul jernih agar tidak terprovokasi pihak-pihak yang dengan mudah menggunakan istilah agama untuk kepentingannya.

Yusril memohon kepada para institusi untuk membatalkan pembubaran ormas, namun apakah sejauh ini sudah ada pembubaran ormas? Lantas pembubaran mana yang ingin dibatalkan?

Menurutnya juga pada pasal 59 dikatakan bahwa ormas yang dilarang adalah yang menyebarkan aliran sesat atau singkatnya berkepentingan dengan pancasila, namun penafsiran pancasila sendiri berbeda setiap rezim kepemimpinan.

Jika begitu berarti Yusril mengatakan bahwa kita belum selesai dengan persoalan ideologi Pancasila. Indonesia tidak lagi pernah dan akan mendebatkan soal Pancasila, jika iya kita mengkhianati sejarah, jika iya kita melakukan jalan  mundur kebelakang. Pemerintah dan rakyat sampai kapapun tidak pernah berbeda pendapat soal Pancasila yang kita anut sebagai ideologi negara, bahkan kita semua berkewajiban untuk menjaga ideologi tersebut.

Yusril juga mengatakan pembuatan Perppu ini adalah kesalahan karena tidak melalui musyawarah dan tidak sesuai aturan hukum. Musyawarah apa? Aturan hukum yang bagaimana? Pembuatan perppu ini diperbolehkan secara hukum, Yusril pun tahu, ini sudah sesuai mekanismenya, dan jika ada yang berkeberatan maka bisa melakukan uji materil, dan DPR pun memiliki suara untuk mengatakan setuju atau tidak terhadap Perppu ini bahkan memiliki kejuasan membatalkan Perppu ini. Lantas apa yang salah? Langkah salah mana yang sudah dilakukan pemerintah??

Yusril juga mengatakan bahwa  beberapa ormas Islam selain HTI merasa terancam, bisakah Yusril mengatakan Ormas mana itu? Saya ragu, karena saya yakin, jika tidak salah mengapa harus takut. Jika sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, Ormas Islam, Kristen, Budha, Hindu, dan Ormas apapun akan berdiri tegak dibelakang pemerintah untuk menjaga Pancasila dan UUD 1945.

Previous Penerbitan Perppu Adalah Bagian Dari Demokrasi
Next Presiden mengajak seluruh umat Islam Indonesia untuk kembali pada semangat ta’awun, semangat bekerja-sama, semangat saling tolong menolong dalam semua aspek kehidupan