BI : Sudah Saatnya Indonesia Membahas RUU tentang Redenominasi Rupiah


Jakarta, BuletinInfo.com – Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan kondisi ekonomi dan politik dalam negeri pada pertengahan 2017 sudah kondusif.

Terlebih, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I tahun 2017 mencapai 5,01 persen.

“Justru pada saat kondisi inflasi yang rendah dan kondisi ekonomi yang terjaga, karena ekonomi kita kan tumbuh 5,01 persen. Kita lihat bahwa ekonomi kuartal pertama 2017 dibanding kuartal pertama 2016 atau kuartal keempat 2016, sudah lebih baik,” kata Agus.

Kondisi itu tentu memberikan kenyamanan untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Redenominasi Rupiah.

Redenominasi seperti diketahui adalah penyederhanaan jumlah digit pada denominasi atau pecahan rupiah tanpa mengurangi daya beli, harga atau nilai tukar rupiah terhadap barang atau jasa.

“Kami lihat inflasi terjaga, pertumbuhan ekonomi juga membaik, jadi redenominasi ini sudah cocok untuk dibahas,” kata Agus, saat berbincang dengan para wartawan, usai buka puasa, di Jakarta, Senin malam 29 Mei 2017.

Redenominasi merupakan penyederhanaan jumlah digit nol pada mata uang tanpa mengurangi nilai uang tersebut.

Agus mengatakan, jika RUU terkait Redenominasi Rupiah atau RUU Perubahan Harga Rupiah jadi dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun ini maka penerapan redenominasi secara keseluruhan baru akan terjadi di 2022 atau 2024 karena memerlukan 5-7 tahun masa transisi.

Selama lima hingga tujuh tahun transisi itu akan terjadi berbagai tahapan dari sosialisasi, kemudian penarikan uang rupiah lama, peredaran uang rupiah baru dengan jumlah digit nol yang sudah berkurang, hingga pemberlakuan uang rupiah baru secara penuh setelah diredenominasi.

Mantan Menteri Keuangan tersebut menekankan redenominasi yang direncanakan BI dan pemerintah hanya penyederhanaan jumlah digit nol, tanpa mereduksi nilai uang tersebut. Dengan kata lain, redenominasi tersebut bukan aksi sanering atau pemotongan nilai uang yang pernah terjadi pada dekakde 1950-an dan menyebabkan penurunan daya beli masyarakat.

Dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017, RUU Perubahan Harga Rupiah memang tidak diprioritaskan DPR. Namun Agus masih menaruh harapan jika RUU Perubahan Harga Rupiah tersebut dapat dibahas pada semester II-2017 oleh DPR.

Pecahan mata uang tersebut, dapat mencerminkan kesetaraan kredibilitas dengan negara maju lain. Sehingga nilai  rupiah semakin berharga dan dapat disejajarkan dengan nilai mata uang.

Saat ini rupiah memiliki jumlah digit terlalu banyak dan menyebabkan ketidakefisienan dalam proses input data, pengelolaan data base, pelaporan serta penyimpanan data.

Penggunaan digit seperti itu menimbulkan pemborosan dalam penyajian laporan dan akuntansi, kerumitan perhitungan dalam transaksi ekonomi sehungga bisa menyebabkan kekeliruan.

Previous Tulisan AKBP Polisi jadi viral karena menantang para teroris, apa isinya?
Next ⁠⁠⁠Viralkan !!! NU Menerbitkan Daftar Website Kelompok-kelompok Radikal dan Teroris, Ini Daftarnya!