BI Tetapkan Biaya Isi Ulang Uang Elektronik, Bank Penerbit Harus Segera Menyesuaikan


Jakarta, BuletinInfo.com – Bank Indonesia (BI) dengan resmi mengeluarkan aturan pengenaan biaya isi ulang (fee top up) uang elektronik atau u-nik (e-money). Aturan ini tertuang dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/10/PADG/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional/National Payment Gateway (PADG GPN). Ini merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No. 19/8/PBI/2017 tentang GPN.

Aturan fee top up u-nik yang dikeluarkan BI pada (20/9), akan mulai berlaku efektif pada 20 Oktober 2017 mendatang. Salah satu poin yang diatur dalam aturan ini adalah skema harga atau biaya dalam transaksi isi ulang (top up) e-money yang berkisar antara Rp750 hingga maksimal Rp1.500.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI dalam keterangan resmi, Agusman secara tertulis mengatakan bahwa pengisian ulang uang elektronik atau u-nik di mitra yang berbeda atau top off us akan dikenakan biaya maksimal Rp 1.500, Kamis (21/9).

Ia menjelaskan, penetapan batas maksimum biaya top up off us uang elektronik sebesar Rp1.500 dimaksudkan untuk menata struktur harga yang saat ini bervariasi. Untuk itu, penerbit yang saat ini telah menetapkan tarif di atas batas maksimum tersebut wajib melakukan penyesuaian.

Jika U-nik diisi di kanal pembayaran milik penerbit kartu atau top on us, BI memberikan dua aturan, bisa gratis dan berbayar.

Gratis jika pengisian dilakukan kurang dari Rp 200.000. Sedangkan berbayar jika mengisi ulang di atas Rp 200.000. Agus mengungkapkan untuk top up on us akan mulai berlaku setelah penyempurnaan ketentuan U-nik.

Pengaturan biaya isi ulang ini dimaksudkan untuk menata struktur harga U-nik yang saat ini bervariasi. Dengan ini penerbit yang menerapkan tarif di atas ketentuan harus melakukan penyesuaian.

Selain itu aturan harga ini juga memastikan perlindungan konsumen dan pemenuhan prinsip kompetisi yang sehat. Diharapkan dengan implementasi aturan ini bisa memperluas jangkauan, efisiensi, layanan dan inovasi pemain di bisnis Uang Elektronik.

Saat ini BI mencatat sebanyak 90% pengguna Uang Elektronik di Indonesia melakukan isi ulang di bawah Rp 200.000. BI berharap masyarakat tidak terbebani dengan aturan ini.

 Agus menjelaskan, Bank Indonesia menetapkan kebijakan skema harga berdasarkan mekanisme ceiling price (batas atas), dalam rangka memastikan perlindungan konsumen dan pemenuhan terhadap prinsip-prinsip kompetisi yang sehat, perluasan akseptasi, efisiensi, layanan, dan inovasi.

E-money atau uang elektronik (u-nik) adalah alat pembayaran yang menggunakan media elektronik, yaitu jaringan komputer dan juga internet. Nilai uang dari nasabah tersimpan dalam media elektronik tertentu. E-Money sering pula disebut dengan Electronic Cash, Digital Money, Digital Cash, Electronic Currency ataupun Digital Currency.

E-Money sangat aman untuk digunakan. Bahkan ilmu kriptografi menyatakan bahwa uang elektronik tersebut sangat sulit untuk diretas atau dibajak. Jadi Anda tidak perlu khawatir untuk menggunakannya.

Manfaat dari penggunaan e-money antara lain memberikan kemudahan, kecepatan, dan kepraktisan dalam melakukan berbagai transaksi pembayaran, sehingga tidak perlu repot-repot menyiapkan uang tunai untuk membayar; Masyarakat tidak perlu menerima uang kembalian yang berwujud barang seperti halnya permen, karena dengan e-money pihak merchant hanya perlu melakukan kliring langsung melalui jaringan komputer; Sangat aplikatif, karena bisa digunakan untuk berbagai transaksi massal bernilai kecil dengan frekuensi tinggi, misalnya: biaya tol, bayar tiket transportasi, parkir, fast food, dan lain sebagainya.

Previous Wakil Ketua MPR Mahyudin: Korupsi, Narkoba dan Radikalisme harus mahasiswa perangi karena menjadi masalah bangsa Indonesia
Next Logo Baru Bawaslu merupakan hasil kreatifitas anak bangsa yang menang dalam sayembara pembuatan logo Bawaslu RI