BPK Tegaskan Dukung KPK Dalam Proses Mengusut OTT Pegawainya


Jakarta, BuletinInfo.com – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Moermahadi Soerja Djanegara menegaskan, pihaknya mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan suap yang melibatkan anggotanya.

“BPK mendukung penegakan hukum terhadap pegawai kami yang sedang diproses oleh KPK dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan),” tegas Moermahadi, saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/5).

Seperti diketahui, auditor BPK dengan inisial ALS dan Eselon I BPK yaitu RS. Kini kedua pejabat telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Mereka diduga menerima suap dari pihak Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Moermahadi melanjutkan, BPK akan mengikut segala proses hukum yang berjalan dengan seksama. Menurutnya hal itu diperlukan untuk menentukan langkah lebih lanjut terhadap organisasi dan audtior yang bersangkutan. Tidak hanya itu, BPK juga berkomitmen mendukung pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

Moermahadi mengatakan, pihaknya akan menjadikan proses pembelajaran yang berharga. Lanjutnya, hal itu untuk menjaga kredibilits lembaga dan tetap bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengawal transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

Di samping itu, BPK sudah punya sistem penegakan hukum internal melalui majelis kehormatan kode etik. Keberadaan kode etik menurut Moermahadi telah terbukti efektif untuk menangani kasus-kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai maupun pimpinan BPK. Hanya saja sistem tidak bisa memastikan atau memantau setiap individu di BPK.

Sementara itu, Wakil ketua BPK Bahrullah Akbar mengatakan BPK melakukan pemeriksaan laporan keuangan setiap tahun anggaran baru. Pemeriksaan Itu untuk melihat anggaran kementerian sebanyak kurang lebih 87 kementerian pemerintahan pemerintahan pusat dan 535 yang lain ditambah pihak-pihak lain. Maka dengan demikian dalam satu tahun BPK melakukan audit sebanyak 540.

“Kasus ini menjadi pembelajaran bagi BPK dalam menegakkan profesionalisme agar tidak menjual opini. Karena BPK memiliki prosedur yang ketat,” ucap Bahrullah.

Previous KPK telisik kasus - kasus korupsi tanpa terkecuali keterlibatan auditor bpk
Next Rakyat Indonesia Bersatu, lawan isu SARA yang ingin memecah belah bangsa