Bupati Mimika: Seluruh Papua Dukung Kebijakan Pemerintah Terkait Freeport Indonesia


Bupati Mimika, Provinsi Papua, Eltinus Omaleng, menegaskan dukunganya terhadap kebijakan pemerintah yang mendorong perubahan status kontrak PT Freeport Indonesia dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Bahkan dia mengatakan jika tidak menuruti aturan yang berlaku, dia meminta Freeport segera hengkang dari Tanah Papua. Terlebih lagi selama ini, Freeport dinilai tidak merealisasikan janji-janjinya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa seluruh pemerintah daerah di Papua dan Mimika saat ini sangat mendukung penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017. Dengan peraturan tersebut, Freeport bisa memberikan kontribusi yang lebih besar ke negara, khususnya untuk Papua.
Karena selama ini, Freeport hanya memberikan janji-janji tanpa realisasi kepada masyarakat Papua.

“Kami benar-benar sakit hati. Freeport harus hengkang dari Papua apabila tidak juga menepati janjinya,” ujar Eltinus di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Selasa (7/3).
Menurutnya, salah satu janji yang belum ditepati Freeport adalah membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di Papua. Keberadaan smelter diharapkan membuka lapangan pekerjaan yang banyak untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Padahal, di Timika sendiri sudah dibebaskan lahan sebesar 300 hektare oleh masyarakat adat untuk pembangunan smelter.

Bahkan, Freeport pun dinilai kerap lalai menjalankan kewajibannya. Eltinus mencontohkan, Freeport sering membayarkan pajak, royalti, dan lainnya secara tidak wajar dengan alasan pendapatannya yang menurun.
Karena itu, dia menganggap keberadaan Freeport tidak memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian Papua. Bahkan, Freeport tidak berkontribusi membangun jalan dari desa ke desa saja, melainkan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Eltinus juga menekankan, pihaknya sangat mendukung kebijakan divestasi 51 persen saham Freeport.

Karena menurutnya, selama 50 tahun Freeport di Papua, belum berkontribusi besar untuk kesejahteraan Papua, terutama untuk masyarakat ulayat.
Salah satu kontribusi bersar yang bisa dirasakan apabila, sekitar 10-20 persen saham Freeport diberikan kepada masyarakat adat dan Pemerintah Provinsi Papua.

“Jadi, sekitar 10 persen untuk Pemprov Papua dan 10 persen lagi untuk hak ulayat,” ujar Eltinus.
Dia juga mengatakan bahwa dirinya tidak bermasalah jika Freeport hengkang dan pertambangannya diambil alih oleh pemerintah. Yang jelas, Eltinus meminta hak kepemilikan saham sebesar 10-20 persen tersebut. Bahkan, dirinya mengancam apabila tidak juga diberikan, maka, pemerintah Indonesia (pusat) sebaiknya pun hengkang dari Tanah Papua.
“Kalau tidak diberikan, ya tidak perlu lah ada perusahaan lain yang masuk. Pemerintah juga tidak perlu masuk,” ujar Eltinus.

Seperti yang diketahui bahwa selama ini PT Freeport Indonesia memberikan keuntungan yang sangat kecil bagi negara.

Bahkan Menteri ESDM mengatakan bahwa penerimaan negara dari cukai rokok jauh lebih banyak yaitu Rp 139,5 triliun pertahun,  dibandingkan denganFreeport yang hanya berkontribusi sebesar Rp 8 triliun, di mana selama 25 tahun total royalti dan pajak PT Freeport Indonesia hanya sebesar Rp 214 triliun.

Lebih lanjut, jumlah tersebut saja masih jauh lebih kecil dibanding devisa dari tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mencapai Rp 144 triliun pada tahun 2015.

Hal itulah yang membuat pemerintah merubah Kontrak Karya (KK) PT Freeport Indonesia menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan meminta 51% sahamnya untuk pemerintah Indonesia.

Previous Bupati Mimika: PT Freeport Indonesia Merupakan Pihak Yang Membiayai Dan Menjadi Dalang Dari Demonstrasi
Next Berita-Berita Hoax PKI Banyak Di Medsos Dan Sangat Meresahkan