Buya: Jokowi lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada popularitas


Jakarta, BuletinInfo.com – Pernyataan Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas yang menilai terbitnya Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang ormas karena ada kepentingan ambisi untuk tahun 2019 dimana  adanya skenario yang sengaja dilakukan dengan melakukan pembungkaman sejak sekarang.

Seharusnya, Busyro Muqoddas yang memiliki latar belakang hukum bisa melihat bahwa penerbitan Perppu Ormas berdasarkan ketentuan hukum sehingga tidak memberikan opini bias yang dapat memperkeruh situasi.

Kekhawatiran Busyro bahwa keberadaan perppu ini tak hanya untuk membungkam ormas, namun juga lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang kritis kepada pemerintah sangat tidak beralasan. Maksud dari terbitnya Perppu No 2 Tahun 2017 agar ada dasar yang lebih efektif untuk dapat membubarkan ormas yang paham dan kegiatannya bersifat radikal atau anti Pancasila yang mengancam keutuhan NKRI karena sudah merupakan hal genting yang meresahkan masyarakat. Pemerintah tidak akan secara otoriter dan semena-mena membubarkan ormas lainnya yang penting sejalan dengan Ideologi Bangsa dan NKRI.

Apa yang dikatakan Busyro Muqoddas merupakan pendapat pribadi yang tidak terbukti kebenarannya karena dasar penerbitan Perpu Ormas adalah untuk menjaga eksistensi Pancasila dari ancaman berbagai Ormas yang ingin mengganti Pancasila dan berdampak buruk bagi keutuhan bangsa.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif menilai Presiden Joko Widodo tidak memiliki beban politik. Buya -panggilan Syafii-  mengatakan bahwa Jokowi tidak memikirkan popularitasnya dalam mengambil kebijakan yang berkaitan erat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Buya mencontohkan ketika Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017  Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Ada pihak yang menyebut perppu itu sebagai bukti pemerintahan Jokowi antipati pada umat Islam Indonesia karena mau membubarkan ormas tanpa proses pengadilan.

Namun, Buya justru mengatakan, ada pihak yang membesar-besarkan isu itu. “Islam yang mana? Saya menghargai Perppu ini, walaupun apakah memang betul perlu perppu atau cukup dengan pengadilan,” ujar Buya usai bertemu dengan Presiden Jokowi  di Istana Negara, Senin (17/7).

Cendekiawan muslim asal jebolan Ohio University itu pun menyebut adanya isu provokatif tentang perppu tak terlepas dari agenda politik 2019.

“Ini semua digoreng ini isu untuk 2019. Dan Jokowi enggak perlu itu (popularitas, red),” tuturnya.

Jokowi, kata Buya, menegaskan bahwa dia lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Jokowi pun sama sekali tidak punya beban apa pun dalam memimpin negara.

Previous Pemuda, Mahasiswa dan Dosen Makassar Gelar Diskusi Dukung Perppu Ormas
Next Deklarasi Dukungan Perppu Ormas dari Sejumlah Pemuda dan Mahasiswa Bengkulu