Cawagub DKI Nomor Urut 3 Sandiaga Uno terlibat dalam kasus korupsi PT.Telkom.


Jakarta, BuletinInfo -Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3  Sandiaga S Uno dilaporkan ke KPK karena diduga terlibat dalam pembobolan dana PT Telkom pada 2003-2004 silam.KPK harus segera mengusut dugaan korupsi senilai Rp 1,116 triliiun tersebut.

Koordinator Presidium Humanika Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan M Syaiful Jihad di Jakarta meminta KPK untuk segera melakukan pengusutan terhadap kasus tersebut.

“Kami sudah lama menyuarakan ini tapi tidak mendapatkan tanggapan serius KPK,” kata Syaiful.

Menurutnya kasus ini bermula pada tahun 1995 saat PT Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom) melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) sampai tahun 2010 dengan PT. Mitra global Telekomunikasi Indonsia (PT. MGTI) pada Divisi Regional (DIVRE) IV Jawa Tengah dan Jogjakarta. Pada 24 September 2003, PT. MGTI diambil alih oleh PT. Alberta Telecommunication (PT. AT) melalui pengalihan bersyarat seluruh kepemilikan saham yang bernilai sebesar US$ 266.000 juta.

Pada 20 januari 2004, PT. Telkom menandatangani amandemen dan perjanjian kembali surat perjanjian KSO, dengan present value kewajiban pembayaran FIR PT. Telkom kepada PT. MGTI sampai dengan akhir masa KSO sebesar US$ 390.000 (yang tercatat dalam laporan keuangan) hal tersebut mengakibatkan terdapat potensi kerugian  sebesar US$ 124.00 juta dalam transaksi penyelesain unit KSO Divre IV. PT Alberta Communication adalah perusahaan yang didirikan oleh Edwin Soeryadjaya dan Sandiaga S Uno. Pemegang saham PT. MGTI dan PT. AT sebenarnya pihak yang sama  yaitu Edwin Soeryadjaya dan Sandiaga S Uno.

“Dari sini terlihat upaya akal-akalan yang sistematis untuk membobol uang PT. Telkom,” katanya.

Menurutnya penyimpangan ini diperkuat dengan hasil pemeriksaan (audit) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester II tahun anggaran 2006 berdasarkan surat tugas BPK-RI No. 49/ST/VII- XV.2/8/2006 tertanggal 28 Agustus 2006 yang menyebutkan bahwa pembayarana pendapatan tetap mitra usaha (Fixed Investor Revenue/FIR) PT. TELKOM kepada PT. MGTI lebih tinggi sebesar US$ 124.00 juta. Jumlah ini setara dengan Rp. 1.116 triliun (jika kurs 1 US$=Rp.9.000,00).

“Jika kitamengamati kasus-kasus ledakan gas dikarenakan slang dan regulator yang tidak memiliki standar (SNI) serta menelan puluhan korban jiwa, uang tersebut dapat mensubsidislang dan regulator kepada 31 juta lebih pengguna tabung gas 3 kg. Sungguh fantastis!” kata Syaiful.

Dikatakan kasus ini sempat mendapat perhatian Komisi I DPR-RI (periode 2004-2009) dengan mendesak KPK/Kejaksaan Agung agar tidak membekukan (mempetieskan) kasus-kasus terkait KSO PT. TELKOM yang menimbulkan kerugian negara atau public. Namun proses selanjutnya tidak
terdengar lagi.

PT. TELKOM adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dimana jika terdapat penyimpangan dapat diartikan sebagai sebuah kerugian negara yang merupakan indikasi terjadinya tindak pidana korupsi yang dapat dijerat dengan Undang-Undang No.31 tahun 1999 junto Undang-undnag No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Padahal semua bukti tentang penyimpangan di atas sudaha da di meja KPK.

“Kami harap KPK segera proses Sandiaga S Uno dan Edwin Soeryadjaya yang diduga telah bersekongkol membobol uang PT Telkom,” kata dia.

(HA)

Previous Ditjen Pajak: Warga Negara Yang Baik, Taat Pajak
Next Anies Baswedan Hampir Rugikan Negara Sebesar Rp 23,3 Triliun Sewaktu Menjabat Menteri Pendidikan