Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan pasokan beras, Pemerintah akan segera membenahi tata niaga pangan khususnya beras


Jakarta, BuletinInfo.com -Pemerintah melalui Menteri Perdagangan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal stabilitas stok beras melalui pembenahan tata niaga yang lebih baik.

Masalah yang dihadapi di sektor perberasan adalah keuntungan di tingkat produsen yakni petani relatif kecil dibandingkan dengan di rantai distribusi, sementara yang harus dibayar oleh konsumen cukup besar. Dengan tata niaga yang semakin baik, diharapkan distribusi keuntungan yang lebih adil dapat terwujud.

Tata niaga pangan, terutama beras, akan dibenahi. Pemenuhan stok dan distribusi keuntungan yang wajar dari produsen hingga pedagang akan menjadi fokus ke depan. Hal itu dalam rangka menjaga stabilitas harga agar konsumen tidak menanggung biaya tinggi di sektor pangan pokok.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita usai melangsungkan rapat dengan Ketua Satgas Pangan, Dirut Bulog, Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), serta perwakilan dari Kementerian Pertanian, di kantor Kementerian Perdagangan kemarin, Selasa (4/7).

“Tata niaga beras ke depannya akan semakin memberikan proteksi bagi petani dan pedagang.  Petani tidak boleh rugi dan pedagang harus tetap mendapatkan keuntungan yang wajar,” tegas Enggar dalam pernyataan pers yang dikutip dari website resmi Kemendag, Rabu (5/7)

Salah satu bentuk tata niaga tersebut adalah kewajiban pengusaha beras mendaftarkan perusahaan dan gudang, serta melaporkan posisi stoknya.

“Dengan penataan dan pendataan yang lengkap maka diharapkan asumsi konsumsi akan lebih akurat. Selain itu juga mencegah adanya daerah kekurangan stok beras akibat rantai distribusi yang belum tertata,” kata Enggar dalam siaran pers setelah melangsungkan rapat dengan Ketua Satgas Pangan, Dirut Bulog, Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) yang juga dihadiri perwakilan dari Kementeria Pertanian.

Enggar meminta seluruh pengusaha terdaftar dalam bulan ini. ”Bulan ini harus sudah selesai pendaftaran karena permintaan kami sudah lama. Jadi, pengusaha terdaftar, gudangnya terdaftar dan posisi stoknya juga harus dilaporkan dan di-update,” ungkapnya.

Menurut Enggar, hal ini menjadi kepentingan bersama antara pemerintah dan para pengusaha karena ada kekhawatiran penimbunan jika data tidak akurat akibat informasi yang diberikan tidak tepat.

”Stok pangan kita berdasarkan data sementara yang kami miliki itu berlebih. Namun, ini akan lebih akurat lagi, manakala seluruh pedagang dan pengusaha mendaftarkan dan melaporkan posisinya. Tingkat akurasinya akan lebih tepat karena Kementan dari sisi produksi, kemudian berapa dari sisi stoknya, sehingga ke depan semua akan lebih tertata dengan baik,” jelasnya.

Mendag menjelaskan, nantinya data yang berkaitan dengan beras nasional akan disinergikan dengan Kementerian Pertanian, dan Satgas Pangan untuk melakukan monitoring terkait kondisi stok beras.

“Kami akan sharing data. Negara sebesar ini tidak bisa hanya parsial, karena itu perintah Presiden kepada kami semua,” kata Enggar.

Menurutnya, dengan data yang jelas dan terus update maka pemerintah bisa mengambil kebijakan maupun program yang tidak merugikan berbagai pihak utamanya petani sebagai produsen utama.

“Petani tidak boleh rugi, karena kalau rugi kita susah. Kedua, pedagang untung dan untungnya wajar. Dan kita tidak mau ada penimbunan. Ketiga, supaya pendataan ini lengkap jangan ada beras wisata,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Enggar mengapresiasi kerja sama yang solid antara jajaran Kemendag, Kementan, Satgas Pangan, Bulog, KPPU, dan pengusaha, serta berbagai pihak terkait lainnya dalam menjaga stok dan harga pangan selama Ramadan 2017.

 

Previous Presiden membawa keluarga dalam kunjungan kerja sudah sesuai ketentuan yang ada
Next Terkait Tuduhan Fitnah Bahwa Jokowi PKI, Berikut Silsilah Keluarga Yang Sebenarnya