Dana Desa Kembali Dinaikan Untuk Percepat Pemerataan Infrastruktur Dan Ekonomi


Jakarta – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjoyo mengungkapkan Dana Desa akan ditingkatkan senilai Rp120 triliun pada 2018 mendatang, sehingga kemungkinan setiap desa akan menerima kurang lebih Rp1 miliar.

Dana tersebut meningkat 50% dari dana desa yang dikucurkan Pemerintah di 2017 ini.

Pada tahun 2017, pemerintah menyalurkan dana desa sebesar Rp60 triliun dan setiap desa menerima senilai Rp800 juta.

Sebelumnya pada 2016, pemerintah menyalurkan sebesar Rp46,98 triliun dan 2015 yakni pertama kali adanya dana desa, yaitu senilai Rp20,76 triliun atau rata-rata per desa menerima Rp 280,3 juta.

“Tahun ini dana desa yang dikucurkan sebesar Rp 60 triliun dengan rata-rata per desa menerima sebesar Rp 800 juta. Dan, tahun depan ada rencana dinaikkan lagi menjadi Rp 120 triliun dan setiap desa menerima sebesar Rp 1 miliar lebih,” kata Eko di Kantor Kementerian Desa PDT, Selasa (28/3).

Menurutnya, adanya dana desa berpengaruh cukup besar terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja nasional, bahkan sata statistik mencatat bahwa pada 2016, dana desa berkontribusi sebesar 0,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyumbang 0,04% dalam pertumbuhan ekonomi nasional, serta menyerap tenaga kerja hingga mencapai 2,34 juta jiwa.

Eko menjelaskan jika rencana kenaikan dana desa tersebut bisa menyelesaikan semua proyek infrastruktur di desa. Dengan harapan, infrastuktur yang terpenuhi bisa menunjang potensi desa termasuk desa ekowisata seperti halnya yang ada di Malang.

“Desa kita selama ini kekurangannya masih banyak, infrastruktur dasarnya masih sangat kurang. Infrastruktur dasar seperti jalan, sarana kesehatan, puskesmas, sarana pendidikan. Karena kondisi itulah maka Presiden mulai memberikan dana desa sejak 2015,” jelasnya.

Pemberian dana desa tersebut ditujukan untuk meningkatkan perekonomian di pedesaan. Dengan adanya dana desa, diharapkan pembangunan infrastruktur di pedasaan dapat meningkat, hingga akhirnya dapat mempercepat pemerataan ekonomi di pedesaan.

“Dana desa saat diterapkan pertama kali banyak pro kontra, apakah sdm di desa siap. Tapi sesuatu kalau tidak segera dimulai maka tidak akan pernah siap. Walaupun belum sempurna. 2015 karena waktu itu kita baru belajar dana desa yang tersalur baru 80%, dengan prioritas membangun infrastruktur dasar desa ,” terangnya.

Dengan kenaikan jumlah dana desa tersebut,  Eko berharap desa-desa di Indonesia sudah terpenuhi segala fasilitas seperti infrastruktur sehingga bisa mengembangkan potensi yang ada di desa tersebut.

“Tahun ini, infrastruktur dasar desa diharapkan sudah terpenuhi semua sehingga sudah saatnya bergeser program untuk mengungkit pemberdayaan ekonomi masyarakat desa,” jelasnya.

Sedangkan pada 2017, Kementerian Desa selain berfokus program-programnya seperti pengembangan potensi produksi desa, pengembangan SDM desa, dan kerjasama dengan empat bank BUMN untuk holding BUMDes, pihaknya juga berencana untuk mengembangkan kawasan wisata desa.

Bahkan, dia mengatakan tak menutup kemungkinan akan dibuka rute penerbangan baru kalau memang serius kembangkan wisata.

“Contoh, Sulawesi Utara dibukakan 5 flight langsung (direct fligt) ke mancanegara karena mereka mau fokus ke pariwisata. Yang lain juga harus begitu,” tukasnya.

Previous Jokowi minta dipastikan betul desa bisa menerima dana desa
Next Pengamat Politik: Demo 313 kepentingan pragmatis