Data Konsumsi Rumah Tangga Dirilis BPS Tumbuh Signifikan, Daya Beli Masyarakat Tidak Turun


BPS telah merilis data perekonomian triwulan II-2017 yang mencatat daya beli masyarakat saat ini masih baik dimana data konsumsi rumah tangga pada triwulan II-2017 tercatat tumbuh cukup signifikan

Jakarta, BuletinInfo.com – Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2017 yang sebesar 5,01 persen masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 4,95 persen.

BPS telah merilis data perekonomian triwulan II-2017 yang mencatat daya beli masyarakat saat ini masih baik dimana data konsumsi rumah tangga pada triwulan II-2017 tercatat tumbuh cukup signifikan.

“Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,95 persen pada triwulan II-2017, ini membuktikan bahwa daya beli masyarakat masih kuat,” ungkap Kepala BPS Suhariyanto dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (7/8).

Suhariyanto menjelaskan, konsumsi rumah tangga pada periode ini terbantu oleh fenomena Ramadan dan Idul Fitri yang berlangsung secara penuh pada triwulan II-2017 dan libur sekolah sebelum tahun ajaran baru. Selain itu, konsumsi terbantu banyaknya hari libur hingga 39 hari dalam periode ini.
“Komponen yang memberikan memberikan kontribusi terhadap konsumsi rumah tangga adalah makanan dan minuman, restoran dan hotel, kesehatan dan pendidikan serta transportasi dan komunikasi, tapi memang yang non food sedikit terkoreksi dan tumbuh agak lambat sedikit,” kata Suhariyanto.
Suhariyanto juga tak memungkiri, telah terjadi pergeseran model gelontoran belanja masyarakat dari transaksi konvensional ke non konvensional atau online.
Saat ini, Pemerintah tidak memiliki data transaksi perdagangan online (e-commerce) yang pasti, sehingga tidak mampu menghitung dampaknya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Seiring dengan perkembangan di sektor teknologi informasi, terjadi perubahan transaksi penjualan dari mal atau pusat perbelanjaan konvensional ke toko-toko online, namun otoritas statistik sejauh ini belum memiliki data yang konkret atas volume perdagangan melalui transaksi digital yang secara konsisten dapat menunjukkan kegiatan e-commerce di Indonesia.
Terkait hal tersebut, BPS berencana akan menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan terkait, untuk menelusuri sepak terjang sektor e-commerce berhubung di tengah perkembangan kemajuan teknologi, sektor tersebut dapat terus bertahan.
Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa secara garis besar, tidak ada penurunan daya beli di kalangan masyarakat, apalagi, data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menunjukan adanya pertumbuhan Pajak Pertambahan Nilai yang cukup signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kondisi sejumlah indikator perekonomian menunjukan arah perbaikan dimana sebagian besar masyarakat justru memilih untuk menyimpan dana di perbankan yang tercermin dari pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan.
Sementara di sisi lain, melejitnya sektor e-commerce dimana masyarakat memiliki kecenderungan untuk melakukan aktivitas yang tergolong baru tidak tertangkap oleh statistik sehingga tidak menggambarkan secara jelas pola konsumsi masyarakat. Bambang mengakui, persoalan ini menjadi perhatian pemerintah untuk segera diselesaikan.
Pemerintah belum memiliki data valid mengenai jual-beli online guna mengetahui dampak perdagangan online terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut berdampak pada sulitnya proses penagihan pajak dari transaksi-transaksi online tersebut. Apalagi jika toko online berada di luar negeri seperti misalnya toko online Amazon yang terletak di Amerika dimana pemerintah tidak memiliki cara untuk menagih pajaknya. Selain itu, statistik data penjualan online belum memasukan semua situs belanja yang beroperasi, baik dari luar maupun dalam negeri.
Bappenas akan memerintahkan BPS untuk memperbaiki mekanisme pengumpulan data agar bisa menjangkau transaksi perdagangan online. Selain itu, perlu adanya penegasan terkait posisi perdagangan online dimana diharapkan agar perdagangan online dikategorikan pada sektor formal.
Previous Anggota Komisi III Wenny Warauw: Potensi ancaman keamanan di Sulawesi Utara harus di perhatikan
Next Polres Paniai periksa tujuh karyawan PT Putra Sewa terkait kasus penembakan di Deiyai Papua