Demokrat: Panglima TNI telah melampaui kewenangannya dan melanggar Undang-undang


Jakarta, BuletinInfo – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Rachland Nashidik mengkhawatirkan manuver politik yang dilakukan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Di tengah turbulensi politik akhir-akhir ini yang semakin panas, Gatot mengeluarkan sejumlah pernyataan yang dinilai sudha keluar dari koridor.

“Perhatikan saat Panglima TNI membocorkan “data intelejen” bahwa ada institusi di luar TNI hendak membeli 5000 pucuk senjata dengan mencatut nama Presiden Jokowi. “Saya akan serbu”, kata Jenderal Gatot. Ia juga mengancam akan menyerbu Polisi, “bila polisi membeli senjata untuk menembak tank”. Apakah benar ada rencana Polri membeli senjata berat macam itu?,” kata Rachland dalam keterangan tertulis  Minggu (24/9).

Menurut Rachland, Gatot melakukan dua kesalahan. Kesalahan pertama, ia tidak sepatutnya membocorkan data intelejen, apalagi yang sensitif kepada publik. Sebagai Panglima TNI, Gatot harus melaporkan kepada Presiden. Ia dapat juga menyampaikan kepada DPR. Bukan kepada sesepuh dan purnawirawan TNI dalam acara yang diliput luas oleh wartawan dan dipandang sebagai upaya untuk menghimpun dukungan bagi manuver-manuver politiknya.

Namun secara fundamental paling fatal adalah saat Panglima TNI mengancam akan “menyerbu”.

“Perlu selalu diingat, dari sisi prinsip democratic accountability , militer tidak boleh mengambil kebijakan politik. Kenapa? Karena kebijakan politik cuma absah diambil oleh pengelola otoritas negara yang dipilih oleh pemilu demokratik,” ujar Rachland.

Rachland melanjutkan, Panglima TNI tidak dipilih oleh pemilu. Panglima TNI diangkat oleh Presiden. Untuk itu kewajiban Panglima TNI bukan mengambil kebijakan, melainkan menjalankan dan mengelola operasi.

Ia menambahkan, salah satu puncak keberhasilan reformasi TNI adalah memindahkan kebijakan pengerahan dan penggunaan kekuatan angkatan perang dari militer ke tangan otoritas politik. Periksa pasal 3 dan pasal 17 UU TNI.

Perlu diingat, dalam pembahasan Rancangan Undang Undang TNI pada awal dekade lalu, yaitu pada awal 2000, siapa yang berwenang mengerahkan kekuatan TNI ini menjadi polemik sengit. Saat itu, publik menyoroti “Pasal 19” dalam RUU, yang dipandang kontroversial karena mengijinkan Panglima TNI “dalam keadaan mendesak” mengerahkan kekuatan angkatan perang — dalam tempo 1 x 24 jam lapor pada Presiden.

“Pasal itu, seperti kita tahu, melalui perdebatan panjang di DPR yang melibatkan pimpinan TNI, kemudian disepakati digugurkan. Hasilnya, Undang-Undang TNI yang kini berlaku menegaskan kedudukan TNI berada di bawah Presiden (Pasal 3) dan pengerahan kekuatan TNI adalah kewenangan Presiden (Pasal 17),” tuturnya.

Gatot Nurmantyo, kata Rachland, telah melampaui kewenangan dan melanggar Undang Undang saat dia mengancam akan “menyerbu” BIN dan Polisi. Dalam tempat pertama ia tidak boleh mengeluarkan ancaman demikian karena seharusnya ia sadar dan patuh bahwa pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI bukan kewenangannya, melainkan kewenangan Presiden atas persetujuan DPR. Politik TNI harus selamanya politik negara, bukan politik Panglima TNI.

“Bagi kelangsungan demokrasi, kita semua cukup waras untuk memahami jika Pemesanan 5000 senjata serbu oleh badan intelejen, bila itu benar, sama berbahayanya dengan Panglima TNI yang berpolitik praktis dan melampaui kewenangannya,” tutupnya. (ENA)

Previous Jokowi enggan bertemu pansus KPK, tidak mau terjebak dalam polemik rapat konsultasi
Next OTT KPK di Banten Jerat Walikota Cilegon