Djarot :”Kita memang negara demokrasi bebas, tapi ada aturan, norma, keadaban yang dimiliki bangsa Indonesia”


Jakarta, BuletinInfo.com – Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak dan kebebasan untuk berbicara, berpendapat dan berkumpul. Namun, meskipun hak untuk berkumpul dan berpendapat dijamin di dalam Undang-Undang namun hal tersebut tidak berarti setiap kelompok berhak melakukan kegiatan sebebas-bebasnya.

Harus ada peraturan yang membatasi perkembangan kelompok yang tidak sesuai dengan ideologi, aturan, dan keadaban Indonesia karena hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi Pancasila.

Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mendukung langkah pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Menurut Djarot, hal ini untuk menghapus ormas yang sangat meresahkan masyarakat.

Menurutnya, sepanjang ada ormas-ormas yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, maka harus dibubarkan karena bisa mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Sepanjang ada ormas-ormas yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, yang mengancam keutuhan NKRI, yang di dalam praktiknya memecah belah masyarakat, harus dibubarkan,” papar dia.

Djarot menegaskan, meski Indonesia negara yang bebas berdemokrasi, semua tetap berjalan pada koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kita memang negara demokrasi bebas, tapi bukan sebebas-bebasnya, ada aturan. Ada norma-norma ada keadaban yang dimiliki oleh bangsa ini,” kata dia.

Tak hanya ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Jakarta, Djarot menilai masih ada banyak ormas-ormas lain yang justru bertentangan dengan ideologi Pancasila dan seperti ingin memecah belah bangsa. Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi DKI Jakarta tengah melacak keberadaan ormas lain di Jakarta yang juga dianggap telah melenceng dari ideologi negara.

Menurut Djarot, langkah tersebut akan dijadikan rekomendasi kepada pemerintah pusat agar dapat dievaluasi segala kegiatannya. “Ada dong (selain HTI), kita amati ada. Tapi kan itu butuh ketegasan pemerintah. Anda tahulah jawabannya,” tandas Djarot.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas dinilai tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

 

Previous Pelindo III Akan Buka Peluang Pencapaian Target Pendapatan Lewat Bisnis Diluar Kepelabuhanan
Next Akhirnya, lima isu krusial RUU Pemilu akan dibawa ke Sidang Paripurna untuk segera disepakati