Dorongan Penonaktifan Ahok Bersifat Politis dan Tidak Tepat


Desakan untuk melakukan penonaktifan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) semakin memanas.

Hal itu disebabkan dimasukannya isu tersebut yang merupakan isu dalam ranah hukum ke ranah politis, terkait dengan memanasnya bursa politik di Jakarta akhir-akhir ini.

Oleh karena itu, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun dalam hal ini mengajak agar semua pihak melihat permasalahan tersebut dengan jernih.

Munculnya penonaktifan Ahok sendiri, muncul akibat status terdakwa kasus dugaan penistaan agama yang disandang oleh Ahok.

Mereka menuju kepada peraturan tentang pemberhentian sementara kepala daerah, aturannya ada dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).
“Kalau bicara tentang penonaktifian atau pemberhentian sementara, maka acuannya pasal 83 ayat 1 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” kata Refly saat berbincang dengan detikcom, Jumat (10/2)

Menurutnya, jika menggunakan pasal tersebut, maka tidak ada alasan untuk memberhentikan Ahok dari jabatan Gubernur DKI.

“Karena, pasal itu mengatakan bahwa mereka yang didakwa melakukan kejahatan yang ancaman hukumannya paling singkat 5 tahun, lalu akan diberhentikan sementara. Selain itu juga mereka yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan kejahatan terhadap keamanan negara, atau melakukan tindakan yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” jelas Refly.

Pasal tersebut secara spesifik mengatakan bahwa kepala daerah dapat diberhentikan sementara jika ancaman hukumannya paling singkat 5 tahun penjara.
Sedangkan saat ini, Ahok didakwa menggunakan pasal156 KUHP (dengan ancaman hukuman paling lama empat tahun) dan Pasal 156 a KUHP (dengan ancaman hukuman paling lama 5 lima tahun).

Oleh karena itu, dalam hal ini Ahok tidak dapat dinonaktifkan karena ancaman hukuman yang dipakai untuk mendakwanya bukan paling rendah lima tahun penjara.
Jadi, tindakan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk tidak memberhentikan Ahok sementara dinilai tepat dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan desakan terhadap penonaktifan Ahok yang dilakukan sejumlah anggota DPRD menggunakan hak angket dapat dikatakan sebagai upaya untuk memasukan kasus hukum ke dalam ranah politik.

+

Previous Pengamat: Hak Angket Ahok tidak akan berlangsung lama
Next Politisasi Sebuah Kasus Hukum Dalam Hak Angket Isu Ahok