DPR : Awal April 2017 calon anggota KPU dan Bawaslu akan di lakukan uji kelayakan dan kepatutan


Jakarta, BuletinInfo -Komisi II DPR RI memutuskan melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2017-2022. Uji bakal dilakukan pada awal April 2017.

“Alokasi waktu uji kepatutan dan kelayakan kita alokasikan tanggal 3, 4, 5 April,” kata Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali usai rapat di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin 27 Maret 2017.

Usai uji kelayakan dan kepatutan, Komisi II bakal memilih anggota yang lolos. Tapi sebelum itu, Komisi II bakal memanggil tim Pansel calon anggota KPU dan Bawaslu pada 29-30 April. Ada sejumlah hal yang bakal diminta konfirmasi.

Politikus Golkar itu memastikan keputusan ini dibuat dengan persetujuan seluruh anggota yang hadir. Bahkan kata dia tak ada yang keberatan.

Usai memilih calon anggota KPU dan Bawaslu, nantinya bakal dibawa ke rapat paripurna. Ketika ditanya jumlah yang bakal dipilih, Zainudin belum mengetahuinya.

“Nanti kami akan memilih tujuh (anggota KPU) dan lima (anggota Bawaslu) atau setengahnya atau tidak menghasilkan apa-apa, rapat Komisi II akan melaporkan pada Bamus dan dilaporkan ke Paripurna,” beber dia.

Zainudin menegaskan tidak ada keinginan dari anggota dewan buat memperlama proses uji kelayakan dan kepatutan. Seluruh tahapan yang dilakukan sesuai rentang waktu mulai dari pembacaan surat Presiden di Paripurna 23 Februari.

Dia menyebut, proses di DPR adalah proses politik yang perlu kesamaan pandangan. Apalagi saat ini tengah dibahas RUU Pemilu.

Dalam RUU itu ada sejumlah perbedaan yang dibahas dengan undang-undang yang lalu seperti jumlah anggota, batasan usia, ad hoc atau tidak ad hoc hingga jumlah anggota KPU antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

“DPR lembaga politik, proses politik harus kami bangun menyamakan pemikiran, persepsi sesama anggota fraksi atau persepsi dia antara fraksi yang ada. Ini butuh proses,” ucap dia.

Zainudin menegaskan, tidak ada tekanan darimanapun buat akhirnya melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Meski beberapa hari terakhir ada wacana menunda uji kelayakan dan kepatutan sebelum RUU Pemilu yang dibahas selesai.

“Sebelumnya itu ya namanya wacana, hari ini sikap resmi,” tandas dia.

Previous 21 Unit Tank Leopard Akan Meningkatkan Kekuatan Militer Indonesia
Next Rais Am PBNU: Perbanyak gerakan counter Radikalisme