Dukungan Masyarakat Terhadap Penerbitan Perppu Nomor 2/2017


Jakarta – Sejak diterbitkannya Perppu Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan oleh Presiden Joko Widodo, ada beberapa pihak yang kontra terhadap hal tersebut.

Namun, banyak juga pihak-pihak yang sangat mendukung diterbitkannya Perppu tersebut.

Salah satunya adalah Sekjen PDIP,  Hasto Kristiyanto yang mengatakan bahwa PDI Perjuangan menegaskan dukungan penuh terhadap pemerintah yang menerbitkan Perppu tentang Ormas. Menurutnya Perppu menjadi instrumen hukum bagi pemerintah untuk mencegah dan menindak ormas anti-Pancasila.

Ada juga Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, yang menyatakan bahwa partai pendukung pemerintah, kecuali Partai Amanat Nasional (PAN), akan menyetujui Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Namun, partai pendukung pemerintah akan memberikan catatan agar masukan dari masyarakat dapat difasilitasi di dalam pembahasan UU yang merupakan penerimaan dari perppu tersebut.

Hal yang senada diungkapkan oleh Ketua Umum DPP PPP, Muhammad Romahurmuziy, yang menegaskan partainya mendukung penuh langkah pemerintah menerbitkan Perppu No 2 tahun 2017 sebagai langkah pemerintah menjawab maraknya ormas yang anti-Pancasila.

Bahkan, Romy menilai pemerintah tidak melarang ormas apapun hidup di Indonesia dan Perppu tersebut tidak untuk memberangus kehidupan demokrasi seperti yang disebutkan beberapa kalangan tetapi justru memberikan ruang kepada pemerintah untuk melakukan pembinaan untuk membangun sebuah ormas agar bergerak tetap dalam wadah Pancasila dan NKRI.
Selain itu, politisi PKB, Abdul Malik Haramain juga mengatakan setuju pemerintah mengeluarkan Perppu dengan catatan untuk kepentingan keselamatan negara dan untuk menjaga ideologi dan dasar negara Indonesia.

Akan tetapi, dia meminta pemerintah berhati-hati dalam mengeluarkan penilaian subjektif atas situasi bangsa ke depan dalam penilain aktifitas organisasi masyarakat.

Selain itu, anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanulhaq mengatakan tiga fraksi mendukung Perppu No.2 tahun 2017 tentang Ormas, yaitu Golkar, PDIP dan PKB.

Sementara Anggota Komisi VIII DPR RI, Sodiq Mujahid, mengatakan untuk mengisi kekosongan hukum, Perppu bisa dilaksanakan sebelum disetujui DPR. Namun Perppu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa sidang berikutnya.

Selain mendapat dukungan dari sejumlah politikus dan partai, Perppu tersebut juga didukung oleh sejumlah ormas dan pengamat politik.

Salah satunya adalah Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos yang menilai penerbitan Perppu tidak menunjukkan pemerintah berlaku diktator atau otoriter. Jika pemerintah diktator, maka akan langsung mengambil tindakan tanpa mengikuti aturan perundang-undangan.

Sementara itu, mengenai kekhawatiran soal definisi sepihak dari pemerintah mengenai ormas yang bertentangan dengan Pancasila, Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan pemerintah beserta aparat keamanan dan intelijen memang memiliki otoritas dan kewenangan mendefinisikan ancaman bahaya.

Menurutnya kebebasan berserikat bukan kebebasan absolut sehingga dalam kondisi tertentu bisa ditunda atau ditiadakan pemenuhannya.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jakarta, Agung Tamtam. Terlebih lagi, dia melihat kondisi sosial di masyarakat beberapa waktu belakangan ini, semakin maraknya gerakan-gerakan yang mendeklarasikan paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila sebagai Ideologi Tunggal Bangsa Indonesia.

GMKI Jakarta berpendapat bahwa Keputusan Pemerintah untuk membendung perkembangan gerakan-gerakan tersebut dengan mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 adalah suatu keputusan yang tepat.

Dukungan juga diungkapkan oleh mantan Ketua PP Muhammadiyah, Buya Syafi’i Ma’arif setuju dengan keluarnya Perppu tentang Organisasi Kemasyarakatan. Buya juga meminta agar pemerintah jangan takut menghadapi gelombang penolakan terhadap Perppu tersebut tetapi juga harus menghindari terjadinya konflik horizontal.
Bahkan, Komandan Densus 99 Banser, Nurruzaman, mengatakan bahwa GP Ansor sepenuhnya mendukung diterbitkannya Perppu No 2/2017 sebagai landasan hukum untuk menjaga konstitusi negara Pancasila dan NKRI dari rong-rongan ormas radikal yang anti-Pancasila. Dia menjelaskan bahwa Ansor pun mengajak seluruh komponen masyarakat mendukung diterbitkannya Perppu ini.

Dukungan NU tersebut juga makin diperkuat dengan pernyataan dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Kiai Said Aqil Siroj mendukung Perppu penerbitan ormas. Menurutnya ormas yang mengancam Pancasila harus dibubarkan dan diberantas. Jangan sampai ormas semacam itu menjadi besar sehingga harus diantisipasi sejak dini.

Sementara Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan, bahwa kepolisian sebagai alat negara mendukung upaya pemerintah dengan mengeluarkan Perppu Ormas sebagai upaya melawan upaya-upaya mengganti dasar ideologi negara.

Terkait sejumlah kontra yang menolak penerbitan Perppu tersebut, namun pihak yang mendukung keberadaannya masih jauh lebih banyak.

Hal ini dikarenakan karena selama ini, masyarakat memang sudah resah dengan munculnya gerakan-gerakan ormas radikal dan anti Pancasila di Indonesia. Atas dasar tersebutlah, yang membuat mereka menyetujui penerbitan Perppu tersebut. Pihak yang pro, mendukung Perppu tersebut karena mereka lebih mementingkan kepentingan bangsa dibandingkan kepentingan golongannya masing-masing. (FC)

Previous Pretty Asmara Diduga Sudah 2 Tahun Mengedarkan Narkoba
Next Perppu Ormas Jalan Terbaik Pembubaran Ormas Anti Pancasila