Era Jokowi, PDB Perikanan Berada Di Atas Rata-Rata Pertumbuhan PDB Nasional


Jakarta, BuletinInfo.com – Tiga Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf kalla (JK), Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti memaparkan capaian di sektor kelautan dan Perikanan bertempat di Kantor Staf Presiden, Rabu (18/10/2017).

Menteri Susi mengatakan bahwa produksi ikan Indonesia meningkat. Hal tersebut diakui sebagai dampak kebijakan perlindungan laut Indonesia.

“Produksi perikanan Indonesia meningkat pada semester satu 11,84 juta ton,” ujar Menteri Susi

Lebih dalam Menteri Susi menjelaskan, produksi perikanan tercatat naik dari 20,84 juta ton di 2014 menjadi 23,51 juta ton di 2016. Konsumsi ikan juga meningkat, yaitu pada 2014 sebesar 38,14 kilogram (kg) per kapita per tahun menjadi 43,94 kg per kapita per tahun di 2016 dan ditargetkan naik lebih signifikan menjadi 47,12 kg per kapita pada akhir 2017.

“Kalau dikali dengan 250 juta, itu sekitar 1,2 juta ton. Yang kita makan dari ikan baik budidaya maupun tangkap itu sudah USD1,25 miliar,” ungkap Susi.

Kenaikan produksi perikanan dianggap memicu pertumbuhan ekspor produk perikanan. Nilai ekspor produk perikanan Indonesia sebesar US$ 3,94 miliar pada tahun 2015  kemudian naik menjadi USD4,17 miliar pada 2016. Pada pertengahan tahun 2017 nilai ekspor produk perikanan Indonesia berdasar data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar US$ 2,38 miliar. “Ekspor diperkirakan hingga akhir tahun sebesar US$ 5 miliar,” jelas Susi.

Ada pun kebijakan KKP melarang penggunaan trawl, seine tets, atau lazim disebut “cangkrang” tentu berdampak pada penurunan tonase penangkapan ikan. Namun di sisi lain, kebijakan pelarangan cangkrang dimaksudkan untuk menjaga kelestarian hayati stok ikan di perairan laut Indonesia demi generasi mendatang.

Dua tahun ke depan terdapat beberapa target bagi sektor perikanan. Di antaranya adalah produksi ikan pada 2019 mencapai 41,79 juta ton. Selain itu juga KKP menargetkan peningkatan nilai ekspor sebesar US$ 9,54 miliar di tahun 2019.

Selain produksi, Susi juga klaim terjadi peningkatan stok sumber daya perikanan. Stok sumber daya perikanan yang sebesar 9,93 juta ton pada tahun 2015 naik menjadi 12,54 juta ton.

Ia menambahkan KKP tengah mendorong penggunaan pakan mandiri sehingga berhasil mengurangi ongkos produksi dan impor pakan.

Jumlah perikanan budidaya pada akhir 2014 sebesar 14,3 juta ton, naik menjadi 16,6 juta ton pada 2016. Program pakan mandiri dinilai telah meningkatkan daya beli masyarakat perikanan karena margin keuntungan petani naik dibandingkan sepuluh tahun terakhir yang bergantung pada pakan impor.

Nilai tukar perikanan (NTP) pun terlihat meningkat dari 102,73 pada 2014 menjadi 103,79 pada September 2017.

Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan PDB nasional dimana pada era pemerintahan sebelumnya, PDB perikanan selalu berada di bawah PDB Nasional.

Data KKP mencatat PDB perikanan pada 2015 mencapai 8,35%, 2016 mencapai 7,03% dan 2017 mencapai 7,08%.

Selanjutnya, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya (SDA) Perikanan naik dari Rp 77,47 miliar di 2015 menjadi Rp 386,1 miliar per Oktober 2017. Daya beli masyarakat perikanan juga naik dari 102,73 ke 103,79.

Kemudian, penyelamatan sumber daya kepiting dan lobster yang berhasil digagalkan penyelundupannya senilai Rp 509,68 miliar per Juli 2017.

KKP juga telah menyerahkan 926 kapal bantuan kepada nelayan dan 6.853 alat tangkap pengganti cantrang.

“Bantuan kapal sudah sampai 926 unit. Kemudian ada 6.853 alat tangkap yang sudah dibagikan untuk pengganti cantrang. Kemudian budidaya ada 392 paket pakan mandiri. Dalam 2 tahun ini berhasil, pakan mandiri nilai tukar pembudidaya naik signifikan,” terang Susi.

Selama 3 tahun terakhir, Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla gencar memerangi Illegal, Unreported and Unregulated ( IUU ) Fishing dan sebanyak 317 kapal pelaku IUU Fishing sudah ditenggelamkan. Kebijakan itu sesuai dengan amanat Undang-undang 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

“Ini bentuk perlawanan terhadap IUU Fishing,” ujar Menteri Susi.

Dalam berbagai kesempatan, Menteri Susi kerap mengungkapkan bahwa tujuan penenggelaman kapal adalah untuk memberikan peringatan dan efek jera kepada para pelaku illegal fishing.

Kapal-kapal yang ditenggelamkan berasal dari berbagi negara, mulai dari China, Vietnam, Filipina, hingga Malaysia. Penenggelaman tersebut dilakukan diberbagai daerah di Indonesia.

Perang melawan IUU Fishing juga terlihat dari keputusan Presiden Jokowi membentuk Satgas IUU Fishing yang dipimpin langsing oleh Menteri Susi.

Satgas tersebut melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI Angkatan Laut, Polri, Kejaksaan Agung, Badan Keamanan Laut, Satker Khusus Migas, PT Pertamina (Persero), dan institusi terkait.

Selain perang memberantas IUU Fishing, Susi juga membangun sistem dan sertifikasi HAM di sektor usaha perikanan. Sistem itu memberikan jaminan HAM kepada para pelaku di sektor perikanan. (19/10)-RN

Previous Menhub: Kapal Ternak Beri Stimulus Bangun Indonesia Bagian Timur
Next Tangkal radikalisme, Kampus harus menjadi pelopor