Fee top up e-money untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan penyediaan sarana isi ulang


Jakarta, BuletinInfo.com –  Bank Indonesia (BI) berencana akan mengeluarkan izin terkait biaya atau fee topup untuk uang elektronik atau e-money. Saat ini, skema pengenaan biayanya tengah diwacanakan agar tidak akan memberatkan nasabah pemegang kartu uang elektronik multifungsi ini.

Uang Elektronik adalah produk stored-value atau prepaid, di mana sejumlah nilai uang (monetary value) tersimpan dalam peralatan elektronik, dengan kata lain nominal uang yang tersimpan secara elektronis dilakukan dengan menukarkan sejumlah uang atau melalui pendebitan rekening bank yang lalu disimpan dalam peralatan elektronis. Dengan alat elektronik yang sudah tersimpan dana, nasabah dapat dengan lebih mudah melakukan berbagai transaksi.

Direktur Program Elektronifikasi Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Pungky Purnomo Wibowo, mengatakan BI berupaya untuk mempertimbangkan harga yang wajar agar tidak membebani masyarakat.

Biaya yang dikenakan setiap kali isi ulang tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan penyediaan sarana isi ulang yang lebih banyak sehingga mempermudah masyarakat.

Besaran biaya tergantung oleh BI, yang nantinya akan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Salah satu bank penerbit uang elektronik, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mengatakan bahwa peralatan  untuk membaca e-money membutuhkan perawatan atau maintenance secara rutin. Selain itu, untuk memindahkan uang dari rekening ke kartu juga ada biaya teknologinya.

Direktur Pengembangan Bisnis BCA Santoso Liem mengatakan, wacana pengenaan biaya untuk isi ulang e-money sudah dibicarakan oleh perbankan dan regulator. Ia pun mengaku mendukung kebijakan tersebut karena beberapa alasan, yakni :

Pertama, biaya isi ulang tidak sebanding dengan investasi dan pemeliharaan alat pembaca (reader) e-money di gerbang tol dan tempat lainnya. Kedua, perbankan juga memberikan insentif kepada toko-toko yang menjadi mitra pengisian e-money.

Ketiga, perbankan memerlukan biaya untuk pemeliharaan bulanan infrastruktur sistem pembayaran di antaranya Anjungan Tunai Mandiri (ATM). “Jadi top up fee adalah untuk membantu agar sistem pembayaran ini bisa sustainable (berkelanjutan) untuk memberikan layanan kepada masyarakat,” ujar Santoso.

Ia pun menekankan, gerakan transaksi keuangan non-tunai merupakan gerakan yang menguntungkan seluruh pihak karena dengan adanya uang elektronik memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan. Oleh sebab itu, diharapkan agar masyarakat, bank dan pemerintah bisa bekerja sama dan mendukung rencana tersebut untuk kepentingan dan kenyamanan bersama.

Adapun dana masyarakat yang masuk ke e-money bukanlah sumber Dana Pihak Ketiga (DPK) yang bisa memperkuat pendanaan bank. Namun, dana tersebut merupakan bagian dari arus (cash flow) likuiditas untuk menopang operasional, khususnya yang terkait dengan pembayaran melalui e-money.

Previous Menhub:  Skytrain merupakan moda transportasi efektif untuk meningkatkan layanan Bandara Soekarno Hatta
Next Ketua Fraksi Partai Nasdem MPR: Tidak mungkin ubah dasar negara Pancasila yang sudah final