Fokus paket kebijakan XV yakni perbaikan dan efiiensi sistem logistik nasional


Jakarta, BuletinInfo.com – Pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan paket kebijakan jilid XV. Paket kebijakan ini cukup lama dinanti setelah pemerintah meluncurkan paket kebijakan jilid XIV pada November 2016 lalu tentang e-commerce.

Fokusnya pada perbaikan sistem logistik nasional untuk mempercepat pengembangan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengungkapkan, untuk mencapai tujuan itu, maka sejumlah kebijakan dikeluarkan. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong efisiensi di sistem logistik nasional.

Adapun fokus pada paket kebijakan XV ini adalah sebagai berikut:

1.Pemberian Kesempatan Meningkatkan Peran dan Skala Usaha, dengan kebijakan yang memberikan peluang bisnis untuk angkutan dan asuransi nasional dalam mengangkut barang ekspor impor, serta meningkatkan usaha galangan kapal/pemeliharaan kapal di dalam negeri.

2. Kemudahan Berusaha dan Pengurangan Beban Biaya bagi Usaha Penyedia Jasa Logistik Nasional, dengan kebijakan antara lain mengurangi biaya operasional jasa transportasi; menghilangkan persyaratan perizinan angkutan barang; meringankan biaya investasi usaha kepelabuhanan;standarisasi dokumen arus barang dalam negeri; mengembangkan pusat distribusi regional; kemudahan pengadaan kapal tertentu; dan mekanisme pengembalian biaya jaminan peti kemas; dsb. ‘

Pemerintah berupaya untuk mengurangi biaya operasional jasa transportasi, menghilangkan persyaratan perizinan angkutan barang, meringankan biaya investasi usaha kepelabuhanan, dan standarisasi dokumen arus barang dalam negeri juga mengembangkan pusat distribusi regional, kemudahan pengadaan kapal tertentu, dan mekanisme pengembalian biaya jaminan peti kemas.

3. Penguatan Kelembagaan dan Kewenangan Indonesia National Single Window (INSW), dengan kebijakan, antara lain memberikan fungsi independensi badan INSW untuk dapat mengembangkan sistem elektronik pelayanan dan pengawasan ekspor impor, kepabeanan, dan kepelabuhan di seluruh Indonesia; mengawasi kegiatan ekspor impor yang berpotensi sebagai illegal trading; membangun single risk management untuk kelancaran arus barang dan penurunan dwelling time; dan sebagai competent authority daiam integrasi ASEAN Single Window dan pengamanan pelaksanaan FTA.

Terkait dengan upaya memperkuat kelembagaan dan kewenangan INSW, imbuhnya, kebijakan yang ditekankan meliputi pemberian fungsi independensi badan untuk dapat mengembangkan sistem elektronik pelayanan dan pengawasan ekspor impor, kepabeanan, serta kepelabuhan di seluruh Indonesia.

Pemerintah juga akan mengawasi kegiatan ekspor impor yang berpotensi sebagai illegal trading, membangun single risk management untuk kelancaran arus barang dan penurunan dwelling time, serta sebagai competent authority dalam integrasi Asean Single Window dan pengamanan pelaksanaan FTA.

4. Penyederhanaan Tata Niaga: Pemerintah telah membentuk Tim Tata Niaga Ekspor impor untuk mengurangi LARTAS yang tinggi.

 

Darmin mengungkapkan tentang  penyederhanaan tata niaga, paket kebijakan ekonomi XV ini hanya fokus pada pembentukan Tim Tata Niaga Ekspor Impor untuk mengurangi larangan terbatas (lartas) yang tinggi.  Implementasi mengenai tata niaga dan INSW akan dijabarkan dalam paket kebijakan ekonomi berikut.

Previous Pertumbuhan Ekonomi Diharapkan Meningkat Dengan Diterbitkannya Paket Kebijakan XV
Next Islam tidak pernah mengajarkan terorisme dan radikalisme