Forum LSM: Hentikan Polemik Pilkada DIY


Yogyakarta – Forum LSM DIY meminta semua stakeholder utama Pilkada Yogyakarta, terutama timses agar menghentikan polemik terbuka hasil sementara Pilkada Yogyakarta yang masih dalam proses rekapitulasi, pada Minggu (19/2).

Menurut Ketua Dewan Pengurus Forum LSM DIY Beny Susanto, apalagi proses rekapitulasi masih akan berlangsung di tingkat KPU pada 22-24 Februari mendatang.

“Pihak yang merasa dirugikan sebaiknya mengumpulkan barang bukti, alat-alat dan keterangan yang sah sebagai bahan ajukan keberatan, gugatan sengketa hasil di MK RI.” ujar Beny.

Selain itu, menurutnya seharusnya mengoptimalkan pengawasan proses rekapitulasi sehingga menjadi langkah legal untuk menyelamatkan suara rakyat, bukan dengan opini dan asumsi.

“Karena kalau hanya opini yang berdasarkan asumsi berpotensi picu penyesatan dan kegaduhan.” ujarnya
Dia juga meminta agar semua pihak agar menghormati dan mengawasi proses yang berlangsung dan lakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Hal ini terutama menyangkut perhitungan ulang dan pembukaan kotak suara sebagai mana diatur dalam pasal 13 UU Tahun 2015. Sependek pemantau Forum LSM dan jaringannya, proses perhitungan di tingkat TPS dan rekapitulasi di PPK terus mengikuti ketentuan prosedur dan belum ditemukan pelanggaran.” jelasnya.
Jadi terkait permasalahan angka suara tidak sah yang mencapai14.356 Forum LSM tidak langsung gegabah dan menilai bahwa KPU gagal dalam sosialisasi.

Dia menjelaskan dari hasil asesment sementara diketahui bahwa hal itu disebabkan beberapa faktor aeperti turunnya angka partisipasi pemilih, kejenuhan pemilih terhadap paslon dan banyak warga berKTP Yogyakarta tetapi tidak menghadiri TPS.
Selain itu, Forum LSM mengajak kawal terus proses rekapitulasi dengan pengawasan, dan ikuti prosedur.

“Sedangkan evaluasi KPU dan Panwaslu belum ada karena proses masih berlangsung.” jelasnya

Dia berharap agar masyarakat dapat memaknai proses Pilkada Yogyakarta, tidak hanya sebagai proses elektoral 5 tahunan dan pesta demokrasi.

Karena menurutnya yang teramat penting adalah sebuah proses demokratisasi, penguatan kewargaan, kebangsaan dan keindonesiaan.

“Untuk itu tidak boleh ada unsur-unsur kekerasan dan pelanggaran hukum. Bagi siapapun paslon yang nanti ditetapkan menang tidak “umuk”, sementara bagi yang kalah tidak “ngamuk”. Semoga proses Pilkada Yogyakarta, Kulonprogo dan 99 daerah di Indonesia berlangsung sengan aman, tanpa kekerasan.” ungkapnya.

Karena polemik yang berdasarkan isu-isu yang belum jelas kebenarannya sengaja dikeluarkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab untuk memperkeruh situasi Pilkada di Yogyakarta.

Previous Lawyers Group Demand Anies To Make A Public Apology For Making A False Campaign Promise
Next Ponpes Sunan KaliJaga: Warga DIY lebih baik dahulukan Berajar daripada ikut aksi ke Jakarta