Freeport Indonesia Selama Ini Ternyata Banyak Melanggar Kontrak Karya


Jakarta – Selama ini PT Freeport Indonesia dinilai ‎banyak melakukan pelanggaran dalam menjalankan operasinya di Indonesia. Pelanggaran tersebutlah yang dapat dijadikan modal Pemerintah Indonesia memenangkan gugatan arbitrase.

Pengamat Pertambangan Ahmad Redi mengatakan, perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut melakukan pelanggaran dari Kontrak Karya yang telah disepakati dengan Pemerintah Indonesia.

“Freeport sebenarnya juga banyak melakukan pelanggaran kontrak. Itu yang kemudian harus dilakukan pemerintah,” kata Ahmad, di Jakarta, Rabu (22/2/2017).

Dia menjelaskan bahwa pelanggaran Freeport Indonesia‎ di antaranya adalah tidak melakukan pelepasan saham ke nasional sesuai yang disepakati dalam kontrak sebesar 51 persen, sampai saat ini saham yang dimiliki Pemerintah Indonesia hanya 9,36 persen.

“Pertama bahwa Freeport itu dikenai kewajiban melakukan divestasi saham. Itu ada di pasal 24 kontrak karya. Faktanya divestasi saham tidak terjadi. Hanya 9,36 persen punya pemerintah,” ungkap Ahmad.

Potensi pelanggaran kedua, menurut Ahmad adalah membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter).

Selain itu, Freeport juga ‎tidak menaati hukum nasional Indonesia dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang mineral dan batubara.

“Di pasal 10 kontrak karya itu perusahaan berdasarkan posisi antara Freeport dan pemerintah akan membangun pabrik bijih.‎ Potensi pelanggaran ketiga adalah, di pasal 23 ayat 2 kontrak karya itu diatur bahwa perusahaan itu dari waktu ke waktu harus menaati hukum nasional Indonesia. Faktanya, ada kewajiban bagi Freeport menyesuaikan kontrak karya dengan Undang-Undang Minerba juga enggak dilakukan,” tutup Ahmad.

Dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut Indonesia seharusnya dapat memenangkan perkara dengan Freeport di arbitrase internasional.

Pelanggaran terhadap kontrak karya tersebut juga seharusnya membuat pemerintah Indonesia di dalam hal ini tidak bersalah jikalau menghentikan kontraknya dengan Freeport.

Terlebih lagi, perusahaan tersebut sudah bercokol dan mengeksloitasi sumber daya alam Indonesia cukup lama.

Sehingga seharusnya permintaan Indonesia untuk meminta 51 persen saham Freeport itu sudah sewajarnya.

Previous Kembalikan Freeport Kepada Pangkuan Ibu Pertiwi
Next Lukas Enembe: Saya Dukung Pemerintah Kuasai Freeport

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *