Gamawan Fauzi Mengaku Terima Uang Saat Sidang E-KTP


Jakarta, BuletinInfo– Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, mengakui bahwa dirinya menerima beberapa kali pemberian uang saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Kamis (16/3).

Dia dalam kesaksiannya mengakui bahwa dirinya menerima uang sebesar Rp 1,5 miliar dari salah seorang pengusaha.

Padahal, dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto disebutkan bahwa Gamawan menerima uang sebesar USD 4,5 juta dan Rp 50 miliar.
Dia diduga menerima uang dari Andi Narogong yang merupakan pengusaha pelaksana proyek e-KTP, melalui Afdal Noverman sejumlah 2 juta dollar AS, pada Maret 2011.

Pemberian uang tersebut ditujukan agar Gamawan tidak membatalkan pelelangan proyek e-KTP.

Akan tetapi, Germawan hanya mengaku bahwa dirinya hanya pernah menerima uang sebesar Rp 1,5 miliar Afdal Noverman.

Bahkan, dia berkilah bahwa uang tersebut merupakan pinjaman bukannya pemberian.

“Saya pinjam uang ke dia. Waktu saya menjabat (menteri dalam negeri), saya pinjam Rp1 miliar, waktu itu saya beli tanah, karena saya mau berkebun dan berternak,” kata Gamawan.

Selain itu, ia mengaku bahwa dirinya telah mengembalikan uang yang dipinjamnya itu.

Gamawan menjelaskan bahwa uang Rp 1 miliar digunakan untuk membeli tanah; Rp 300 juta untuk membiayai peternakan sapinya; Rp 200 juta untuk biaya pengobatannya di Singapura pada 2014.

Alasannya tersebut sempat dipertanyakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang heran, karena seorang menteri sampai harus meminjam uang untuk berobat.

Gamawan sendiri mengatakan tidak bisa bayar pakai asuransi, karena operasinya di luar negeri, di Singapura.

“Saya kena kanker usus, dipotong usus saya 20 sentimeter, dan saya harus makan obat yang harganya mahal sekali. Saya waktu itu sudah kehabisan uang,”ujar Gamawan.

Selain itu, Gamawan juga mengakui menerima uang Rp 50 juta.

Dia berkilah bahwa uang itu merupakan honor saat melakukan kunjungan kerja di lima provinsi.

“Honor saya bicara di satu provinsi itu Rp 10 juta. Jadi lima provinsi Rp 50 juta,” kata Gamawan.

Pemerintah melalui KPK selama ini selalu tegas dan tidak pandang bulu dalam menangani kasus korupsi.

Bahkan selama kepemimpinan Agus Raharjo, KPK sudah beberapa kali menangani dan menangkap mantan Menteri yang terlibat korupsi selama menjabat.

Previous Cegah paham Komunisme dan Radikalisme
Next Presiden berharap Pos Lintas batas Negara-PLBN menjadi titik pertumbuhan ekonomi

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *