Harapan Pemerintah, Pejabat BP Batam Yang Baru Dapat Kembalikan Kejayaan Kawasan Batam


Jakarta, BuletinInfo.com – Pemerintah secara tegas menyatakan tidak puas dengan kinerja Badan Pengusahaan (BP) Batam, terutama dalam 3 tahun terakhir.

Merosotnya investasi dimana tercatat 169 perusahaan yag gulug tikar sejak tahun 2015 menjadi salah satu pertimbangan pemerintah mencopot seluruh pejabat pada badan tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah mempertimbangkan untuk mencopot seluruh pejabat pada badan tersebut.

“Itu berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam,” ujar Menko Perekonomian Darmin Nasution saat melantik pejabat baru BP Batam di Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Darmin merinci, ada 54 perusahaan gulung tikar pada 2015, 62 perusahaan pada 2017, dan 53 perusahaan sepanjang Januari-Juli 2017. Hal ini membuat ekonomi Batam anjlok dari 5,4 pada 2016, menjadi di bawah 2 persen pada 2017.

Menurut Darmin, banyaknya perusahaan gulung tikar di Batam menimbulkan kekawatiran bagi pemerintah. Apalagi, sejak awal, Batam sudah digadang-gadang akan menjadi pesaing Singapura.

Pimpinan BP Batam, tutur dia, sudah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi persoalan itu. Namun, kebijakan yang diambil justru menimbulkan banyak protes dan kegaduhan dari para pengusaha.

“Upaya yang dilakukan BP Batam patut diapresiasi, namun masukan pelaku usaha patut didengar karena merekalah yang melakukan kegiatan ekonomi,” kata Darmin.

Selain itu, Batam juga akan diubah dari Kawasan Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Darmin mengungkapkan bahwa pesona Batam sebagai kawasan perdagangan bebas telah memudar. Kawasan Batam saat ini tidak lagi memiliki daya tarik dibanding kawasan sejenis di ASEAN.
“Terutama setelah mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), yang memberikan pembebasan bea masuk bagi barang produksi dari negara Asean yang masuk ke Indonesia,” kata Darmin.

Darmin berharap, pimpinan baru BP Batam di bawah komando Lukita Dinarsyah Tuwo mampu mengembalikan perekonomian Batam ke angka 7 persen dalam tempo 2 tahun.

Darmin meminta untuk mengembalikan kejayaan kawasan Batam. Hal itu seperti tujuan awal ditetapkan sebagai kawasan bebas perdagangan sejak 1973.
Masalah lain yang harus dituntaskan, adalah dualisme pengelolaan wilayah yang kerap memicu protes dari pelaku usaha. Dualisme itu terjadi antara BP Batam dengan Pemerintah Kota Batam yang mengganggu pelayanan perizinan. Banyak aturan yang saling tumpang tindih.
Selain Lukita Dinarsyah Tuwo sebagai Kepala BP Batam, Darmin juga melantik para deputi. Mereka adalah Purwiyanto (Anggota 1, Deputi Bidang Keuangan), Yusmar Anggadinata (Anggota 2, Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan), Dwianto Eko Winaryo (Anggota 3, Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha) dan Bambang Purwanto (Anggota 5, Deputi Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia).
Previous Provokasi mahasiswa HTI disebar melalui video dimedsos, Waspada!!
Next Jokowi: Banyak fenomena mengkafirkan orang dimedsos, hati-hati!