Impor bukan ideologi, impor solusi jangka pendek menuju swasembada


Jakarta, BuletinInfo – Pemerintah jika menerapkan suatu kebijakan pastilah memiliki pertimbangan yang matang, tidak begitu saja kebijakan di implementasikan. Begitu juga untuk kebijakan membuka impor dari luar negeri untuk beberapa bidang baik migas maupun non migas yang di butuhkan masyarakat. Sebagai contoh ketika pemerintah membuka keran impor daging sapi besar-besaran. Saat itu, Presiden Jokowi memiliki alasan sendiri dengan tujuan untuk segera menstabilkan harga ditingkat pedagang.

Ketika itu Presiden Jokowi menjelaskan untuk mencapai swasembada daging sapi membutuhkan proses panjang dan tidak instan. Karena itu, sebelum swasembada daging sapi tersebut terealisasi, maka mau tidak mau solusi sementara agar harga daging tidak melonjak adalah dengan mengimpor.

Swasembada merupakan suatu keniscayaan namun memerlukan proses yang panjang bukan instan. Jika konsisten secara terus menerus barulah kita bisa swasembada daging, namun sementara sebelum swasembada harus impor agar kebutuhan masyarakat terpenuhi dan harganyapun tidak melonjak tinggi sehingga masyarakat tidak merasa berat.
Jika pemerintah ketika itu tidak membuka keran impor daging sapi, maka dampaknya induk sapi betina yang ada di Tanah Air terpaksa akan disembelih. Jika hal ini terjadi, maka Indonesia semakin jauh dari cita-cita swasembada daging sapi.

Presiden Jokowi menilai Indonesia sejatinya sudah berada di jalur yang benar untuk mencapai swasembada daging sapi. Hanya saja, dibutuhkan konsistensi yang terus menerus agar hal tersebut dapat tercapai.  “Indonesia butuh 10 tahun untuk Swasembada daging sapi,”katanya.

Impor itu hanyalah jawaban jangka pendek, namun tidak diba dipungkiri pemerintahan Jokowi saat ini mendapatkan beban dari pemerintahan terdahulunya. Oleh sebab itu Pemerintahan Jokowi saat ini ingin membangun infrastuktur yang kuat di “grass road” sehingga Indonesia dapat mandiri dan bersawsembada dalam berbagi bidang, baik peternakan, pertanian dan lain-lain.

Argumentasi yang telah dijelaskan diatas tentunya mematahkan opini yang menyebutkan impor merupakan ideologi dan lebih baik impor daripada produksi sendiri atau swasembada. Apalagi opini yang menyebutkan secara bertahap negeri kita masuk dalam jebakan skema para kapitalis global yang dilancarkan lewat IMF dan Bank Dunia. Mereka punya skema bernama Structural Adjustment Program (SAP) salah satunya adalah, membuka kran impor yang seluas-luasnya. Jelas sekali opini tersebut salah besar dan memiliki tedensi untuk memojokan pemerintahan Jokowi yang sebenarnya sudah mati-matian untuk mencari solusi dan menjaga kestabilan harga di masyarakat.

Jika kita melihat secara keseluruhan pada masa pemerintahan Jokowi impor menurun, sebagai contoh komoditas jagung merupakan salah satu diatara yang mengalami pengurangan impor dari 3,2 juta ton menjadi 900 ribu ton di tahun 2016. Tentunya dalam hal impor kita tidak bisa melihatnya secara parsial sehingga pemerintahan Jokowi menanggung beban semuanya, seharusnya dilihat secara komprehensif.

untuk menjaga kestabilan harga sejumlah komoditi dari berbagai bidang memang Indonesia masih ada yang impor namun semangatnya tetap menekan impor sehingga impor secara bertahap terus menurun tanpa masyarakat rasakan dengan harga yang tetap stabil disatu sisi, namun disisi lain pemerintah menyediakan innfrastruktur untuk masyarakat agar dapat berswasembada karena segala sesuatu tidak bisa instan, harus dibangun dan memiliki pondasi yang kuat.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia pada April 2017 mencapai US$11,93 miliar atau turun 10,20% dibanding impor Maret 2017 sebesar US$13,38 miliar. Penurunan nilai impor tersebut dipicu oleh berkurangnya permintaan impor, baik dari sektor migas dan nonmigas.

Data BPS tersebut menjadi data konkrit bagaimana pemerintahan Jokowi berusaha semaksimal mungkin menekan keran impor dan tetap menjaga kestabilan harga di pasaran.

(HA)

Previous Mesuji kini telah kondusif pasca benturan yang terjadi antar warga dengan pihak PT Prima Alumga
Next Perppu No.2 tahun 2017 menjadi pedoman ormas di Indonesia agar tidak menyimpang