Indonesia Kaya Energi Baru Terbarukan dari Aceh Sampai Papua


Jakarta, BuletinInfo – Pemerintah berupaya menyediakan listrik yang murah agar subsidi tak membebani APBN, dan masyarakat mendapatkan tarif listrik yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT), yakni pemanfaatan sumber daya yang selama ini dikenal efisien dan ramah lingkungan.

Kementerian ESDM mencatat beberapa wilayah prioritas yang menjadi fokus pemerintah dalam mengembangkan EBT. Selain karena BPP setempatnya lebih besar dari biaya pokok produksi (BPP) nasional jika diambil 85% nya, wilayah-wilayah ini secara alami masih membutuhkan listrik, dan sumber energi nya yang memungkinkan untuk dikembangkan EBT.

Wilayah-wilayah tersebut di antaranya adalah Aceh (12,05), Sumatera Utara (10,55), Riau (7,66), Bangka Belitung (12,51), Kalimantan Barat (12,28), Kalimantan Selatan Tengah (7,45), Kalimantan Timur (8,5), NTB (11,51), NTT (14,4), Sulawesi Selatan (8,03), Sulawesi Utara (9,92), Maluku (14,13) dan Papua (11,62).

“Jadi ini masih terbuka lebar, meski masih perlu ada strategi bagaimana mengefisienkan pengembangan EBT tersebut dan insentif-insentif dari pemerintah. Khusus untuk geothermal, memang ketika di Jawa karena BPP nya relatif kecil, perlu strategi khusus seperti efisiensi dan insentif yang bisa membuat panas bumi di Jawa juga bisa berkembang,” ujar Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM, Yunus Saefulhak, di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (20/2/2017)

Peluang investasi panas bumi juga masih terbuka lebar. Yunus mengatakan, potensi EBT sekitar 210 GW di 13 wilayah di Indonesia yang keekonomiannya menarik, karena BPP setempatnya lebih besar dari BPP Nasional.

“Jadi peluang investasi EBT di Indonesia itu masih terbuka dan ekonomis. Terlebih untuk Indonesia Timur, ini terbuka luas peluangnya, karena BPP setempatnya lebih besar dari BPP nasional,” tutur dia dalam kesempatan yang sama.

Selain itu, dukungan pemerintah terhadap pengembangan energi terbarukan adalah dengan dikeluarkannya sejumlah peraturan menteri di awal tahun ini yang bertujuan meningkatkan investasi serta mewujudkan harga yang wajar dalam jual beli tenaga listrik.

Terkait aturan listrik EBT, Dirjen Ketenagalistrikan, Jarman menjelaskan aturan tersebut menetapkan patokan harga maksimum untuk listrik dari tenaga matahari, angin, air, biomassa, biogas, sampah, dan panas bumi. Itu disusun dengan formula tertentu agar EBT tetap dapat dikembangkan namun dengan harga yang rasional.

Dalam Permen tersebut, tarif EBT ditetapkan tidak boleh lebih dari 85% biaya pokok produksi (BPP) di daerah. Untuk daerah diatur maksimal 85% dari BPP regional bukan BPP nasional. Dengan skema baru ini, maka listrik dari EBT tidak perlu lagi disubsidi karena harganya di bawah BPP, bahkan menekan BPP secara nasional.

“Jadi konsep dasarnya, penyediaan listrik itu harus cukup, kualitas baik dan harganya yang wajar. Harga yang wajar jadi dasar kenapa permen 10 sampai 12 diterbtitkan. Jadi harus dijaga tarif ini kompetitif. Ini dipakai sebagai dasar. Karena itu yang menjadi pokok adalah BPP nya sekarang,” kata Jarman.

Dengan aturan baru itu, investasi di sektor EBT diyakini akan bergairah karena semakin ekonomis. Hal itu untuk mengatasi persoalan selama ini yang mana harga listrik EBT terlampau mahal dibandingkan dengan listrik dari energi fosil. Dampaknya, EBT tidak kunjung berkembang karena tidak ekonomis. (hns/hns)

Previous Hoax Isu PKI Marak Di Medsos, Masyarakat Harus Lebih Cerdas
Next Apakah Samad Dan Bambang Dikriminalisasi SBY, Seperti Antasari?