Indonesia meminta Uni Eropa memperhatikan peningkatan hambatan perdagangan terhadap produk sawit Indonesia


Jakarta, BuletinInfo.com – Indonesia meminta Uni Eropa untuk memperhatikan peningkatan hambatan perdagangan yang diterapkan terhadap produk impor dari Indonesia, khususnya kelapa sawit.

Pada pertemuan Ulasan Kebijakan Perdagangan (Trade Policy Review/TPR) ke-13 terhadap Uni Eropa di World Trade Organization (WTO), Delegasi Indonesia mempermasalahkan kebijakan Uni Eropa yang menghambat ekspor produk-produk asal Indonesia, terutama produk sawit.

Proses TPR Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) berlangsung di Jenewa, Swiss pada Rabu, 5 Juli 2017, seperti disampaikan Perwakilan Tetap RI di Jenewa dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis (6/7).

Dalam kesempatan tersebut, delegasi Indonesia juga menyampaikan keprihatinan terhadap Resolusi Sawit dan Deforestasi (Resolution on Palm Oil and Deforestation of Rainforest) yang disetujui oleh Parlemen Eropa pada April 2017, yang mendiskriminasi produk minyak sawit dengan produk minyak nabati lainnya.

Sebagai informasi, produk sawit Indonesia terus mendapatkan tekanan di luar negeri khususnya di negara Eropa, banyak kampanye negatif yang bermunculan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa atas produk sawit Indonesia. Pada April 2017 lalu parlemen Uni Eropa mengeluarkan Resolusi yang menyatakan produk sawit penyebab deforestasi, menciptakan pelanggaran HAM, dan tidak mendukung keberlanjutan hingga berbahaya untuk kesehatan.

“Indonesia adalah pemasok terbesar minyak sawit untuk Uni Eropa, dan oleh karenanya sangat menyesalkan terjadinya peningkatan hambatan perdagangan terhadap ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa,” ujar Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Kementerian Perdagangan, Dody Edward, kepada delegasi Uni Eropa.

“Resolusi tersebut tidak tepat, dan Uni Eropa perlu mengakui upaya keras Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan dan mempromosikan produksi minyak sawit yang berkelanjutan,” kata Dody.

Menanggapi hal itu, delegasi Uni Eropa menyampaikan bahwa resolusi Parlemen Eropa tersebut tidak mengikat terhadap badan eksekutif Komisi Eropa, dan secara hukum tidak mengharuskan Komisi Eropa untuk menindaklanjutinya dengan perumusan suatu produk hukum yang mengikat.

Namun, delegasi Indonesia menyampaikan pandangan bahwa resolusi tersebut semakin mempertegas kampanye negatif terhadap minyak sawit di pasar Uni Eropa.

Beberapa waktu lalu, Tenaga Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bedjo Santoso mengatakan bahwa dari berbagai penelitian semuanya itu tidak terbukti. Menurut data yang dia miliki, tanaman sawit justru lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan jenis tanaman hutan. Salah satunya, dari sisi penyerapan air, sawit justru lebih efisien.

Dalam setahun, sawit menyerap air 1.104 milimeter, lebih sedikit jika dibandingkan tanaman sengon (1.355), jati (1.300), mahoni (1.500), maupun pinus (1.975). Sementara itu dari sisi penyerapan karbondioksida (CO2), sawit justru lebih banyak menyerap CO2 jika dibandingkan dengan empat tanaman hutan tersebut.

Bahkan, tiap hamparan sawit seluas 1 hektare (ha) mampu menyerap CO2 sebanyak 36 ton. Jumlah ini lebih banyak jika dibandingkan dengan tanaman sengon yang hanya mampu menyerap CO2 sekitar 18 ton, jati (21 ton), mahoni (25 ton), dan pinus (20 ton).

Menurut Pemerintah RI, Resolusi Parlemen Eropa menggunakan data dan informasi yang tidak akurat dan akuntabel terkait perkembangan minyak kelapa sawit dan manajemen kehutanan di negara-negara produsen minyak sawit, termasuk Indonesia.

Pemerintah Indonesia menekankan bahwa penanaman minyak sawit bukanlah penyebab utama kebotakan hutan atau deforestasi.

 

 

Previous Tahukah Anda Bahaya Sinar Laser? Penerbangan di bandara dapat terganggu akibat sinar laser
Next 4 Powership akan dibangun di galangan kapal milik Indonesia