Indonesia Natural Leader Hak Asasi Manusia ASEAN


Jakarta, BuletinInfo -Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi menegaskan Nilai-nilai Hak Asasi Manusia telah menjadi bagian dari DNA bangsa Indonesia sebagai negara demokratis dan sekaligus sebagai bangsa yang pluralis dan majemuk, hal tersebut di utarakan Retno dalam pidato pengantar pembahasan laporan HAM Indonesia yang disampaikan pada siklus ke-3 Universal Periodic Review (UPR) Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa tanggal 3 Mei 2017 (3/5).

Menlu Retno menjelaskan berbagai upaya kongkrit dan capaian Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir pasca UPR 2012. Sejumlah capaian dalam hal ratifikasi instrumen HAM PBB, upaya legislasi yang lebih menghormati HAM, serta penegasan kemitraan antara lembaga HAM nasional dan masyarakat sipil di Indonesia menjadi hal-hal pokok yang Indonesia tunjukan ke masyarakat internasional melalui mekanisme UPR.

Pada bagian lain dari pidatonya, Menlu Retno juga menggarisbawahi upaya terus menerus Indonesia, khususnya di bawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo, dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia serta kebijakan kesejahteraan pembangunan di tanah air. Kebijakan nasional seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluar Sejahtera hingga kebijakan kesejahteraan dan keadilan di Papua, seperti pembangunan infrastruktur dan program Papua Terang Benderang, telah mendapatkan pengakuan positif dari berbagai pemangku kepentingan. “Mengurangi disparitas antara yang miskin dan kaya baik didalam maupun antar provinsi menjadi salah satu prioritas Pemerintah dalam memperjuangkan hak ekonomi dan sosial masyarakat di Indonesia,” tegas Menlu Retno.

Khusus terkait dengan pemajuan hak ekonomi, sosial, pembangunan di Papua, Menlu Retno menegaskan komitmen dan perhatian tinggi Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat. Kepada anggota Dewan HAM, Menlu RI menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo secara rutin dan langsung meninjau kemajuan dari pembangunan infrastruktur di Papua serta melakukan dialog dengan masyarakat untuk mengetahui kebutuhan mereka. “Beberapa kemajuan yang dirasakan dari berbagai program di Papua dan Papua Barat termasuk diterimanya lebih dari 2.8 juta kartu sehat oleh masyarakat dan 360.000 pelajar yang menikmati Smart Student Program di Papua dan Pupua Barat,” jelas Menlu RI.

Masyarakat internasional memberikan apresiasi atas sejumlah inisiatif dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan HAM di tingkat nasional dan kawasan dan global. Banyak kalangan menganggap Indonesia sebagai natural leader di ASEAN. Dalam KTT ASEAN di Filipina, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk terus mengarusutamakan perlindungan HAM di semua pilar kerja sama ASEAN. Di tingkat global, kerja sama Indonesia dengan berbagai mekanisme HAM PBB juga mendapatkan apresiasi luas, termasuk kunjungan terakhir Pelapor Khusus untuk Hak Atas Kesehatan ke Indonesia bulan April lalu. “Indonesia secara konsisten dan terus menerus aktif dalam mempromosikan dan memperjuangkan nilai-nilai HAM di tingkat internasional termasuk melalui berbagai mekanisme HAM internasional,” tutur Menlu RI.

Terkait dengan pemajuan hak perempuan dan anak, Menlu RI menyampaikan bahwa adanya 9 Menteri perempuan yang menduduki portfolio strategis dari 34 Menteri Kabinet merupakan testimony dari maju kesetaraan gender di Indonesia. Menlu RI lebih kanjut menjelaskan bahwa saat ini sedang difinalisasi RUU mengenai kesetraan dan keadilan gender, yang diharapkan akan dapat memberikan fondasi lebih kuat bagi kebijakan yang lebih sensitif kepada kesetaraan gender

Partisipasi Indonesia pada mekanisme UPR selain untuk ekspose berbagai langkah yang telah ditempuh, juga merupakan cerminan kuatnya dukungan Indonesia terhadap kerja Dewan HAM PBB melalui mekanisme UPR-nya. Indonesia melihat siklus ke-3 UPR ini bukanlah suatu pertemuan rutin, melainkan ruang bagi Indonesia untuk turut mendorong lahirnya berbagai upaya pemajuan dan perlindungan HAM yang lebih inovatif.

Mekanisme UPR merupakan suatu kerja sama tinjau ulang 4 tahunan yang adil, dimana seluruh negara anggota PBB berkesempatan untuk dikaji-ulang, ataupun menjadi negara yang memberikan pandangan serta rekomendasi HAM-nya. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memperkuat kapasitas negara dalam memenuhi komitmen HAM nasional dan internasional, sesuai rekomendasi yang telah diterima.

Previous Menlu Tekankan Agar Isu HAM Tidak Dipolitisasi
Next Meme rumah pemimpin serikat buruh Said Iqbal beredar di media sosial #PresidenSerikatBuruhKorup

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *