Integrasi Merupakan Salah Satu Solusi Polemik Tranportasi Online


Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan aturan revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

Revisi aturan tersebut, nantinya akan terdapat kejelasan mengenai status transportasi berbasis aplikasi dan tarif, khususnya pada kendaraan roda empat.

Selain itu, bersamaan dengan terbitnya aturan ini, Menteri Perhubungan Budi Karya juga turut mendorong integrasi antara taksi online dan taksi konvensional. Salah satunya adalah Go-Car dan Taksi Blue Bird. Hal ini dilakukan agar taksi konvensional tetap berkembang ditengah arus persaingan dengan taksi online.

“Dalam case online, tidak bijaksana kalau perusahaan yang besar lalu kita biarkan mati. Perlahan kami melatih eksisting itu bertarung dengan online. Karena itu saya bilang ke Blue Bird enggak mungkin kalian bertahan. One day kalian akan kalah,” kata Budi Karya di Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, Senin (3/4).

Tidak hanya Go-Jek, Grab juga didorong untuk dapat melakukan integrasi dengan taksi konvensional lainnya.

Hal itu menurutnya murni dilakukan agar taksi konvensional tetap dapat bertahan di tengah arus perkembangan teknologi.

“Lalu Grab juga saya minta. Memang kompetisi ini baik. Tapi Saya terapkan kuota agar eksisting tidak terdampak,” ungkapnya.

Sementara, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf juga memberi usulan agar sistem kuota ini dihapuskan. Pasalnya, hal ini dapat berdampak negatif pada persaingan usaha di Indonesia.

Karena itulah, penerapan sistem kuota terus dikaji oleh pemerintah.

Budi Karya mengatakan salah satu cara menyiasati apabila sistem kuota ini tidak dijalankan adalah dengan cara ‘mengawinkan’ taksi online dengan taksi konvensional.

“Lalu cara untuk tidak kuota adalah dengan dikawinkan,” tutupnya.

Sebelumnya, keberadaan angkutan online senpat membuat polemik di sejumlah wilayah Indonesia.

Polemik tersebut sempat membuat terjadinya konflik antara keduabelah pihak.

Oleh karena itulah, Menteri Perhubungan berusaha untuk merevisi peraturan menteri dan ‘’mengawinkan’ keduanya.

Diharapkan dengan hal tersebut, permasalahan antara angkutan konvensional dan online di Indonesia dapat terselesaikan.

Previous Mendag: Pasokan Bahan Pokok Jelang Lebaran Aman
Next 7 Alasan Mengapa Khilafah Tidak Cocok Di Indonesia

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *