Jelang Pilkada DKI, Polda Metro, KPU, Dan Bawaslu Terbitkan Maklumat Larang Mobilisasi Massa


JAKARTA – Polda Metro Jaya, KPU dan Bawaslu DKI menerbitkan maklumat larangan mobilisasi massa pada hari pemungutan suara pada Rabu (19/4).

Maklumat yang diterbitkan, pada Senin (17/4) hari ini, ditandatangani oleh Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochammad Iriawan, Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta Sumarno, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta Mimah Susanti.

Dalan maklumat tersebut terdapat tiga poin yang dijelaskan terkait larangan.

Poin pertama menjelaskan tentang potensi adanya konflik jika terjadi mobilisasi massa.

“Setiap orang dilarang melakukan mobilisasi massa yang dapat mengintimidasi secara fisik dan psikologis dalam bentuk kegiatan apapun, yaitu yang akan datang ke TPS Jakarta bukan untuk menggunakan Hak pilihnya, karena dapat membuat situasi Kamtibmas di Jakarta kurang kondusif dan masyarakat dapat terintimidasi baik secara fisik maupun psikologis, sedangkan sudah ada penyelenggara Pemilukada yaitu KPU DKI Jakarta dan Pengawas Pemilukada yang berewenang yaitu Bawaslu DKI Jakarta dan jajarannya,” tulis maklumat itu.

Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono, maklumat itu berlaku selama masa Pilkada hingga hari pencoblosan.

“Artinya selama masa Pilkada ini kan tinggal dua hari ini. kami imbau masyarakat agar tidak usah ke Jakarta,” ujar Argo di Mapolda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Senin (17/4).

Sedangkan,Iriawan menegaskan akan menindak tegas bagi masyarakat non Jakarta yang bersikeras datang, seperti yang tertuang dalam poin kedua dan ketiga maklumat itu.

“Polri, TNI, dan instansi terkait akan melaksanakan pencegahan dan pemeriksaan di jalan dan akan diminta untuk kembali, dan bila sudah ada di Jakarta maka akan dikembalikan ke daerahnya masing-masing,” tulis poin kedua dalam surat itu.
Pada poin ketiga, maklumat itu menyatakan akan memberi sanksi sesuai prosedur hukum bagi warga yang masih memaksa dan tetap datang ke Jakarta. Tindakan tegas juga akan dilakukan bagi mereka yang melanggar hukum.

Maklumat ini ditujukan agar Pilgub DKI dapat berjalan dengan lancar dan aman, tanpa ada tekanan dan intimidasi dari kelompok tertentu.

Previous Ketegangan Politik mulai memicu gesekan serius di Kalangan Pejabat Istana Jelang Pilgub DKI Jakarta
Next Kapolda Metro Jaya, KPUD Jakarta, Bawaslu Jakarta keluarkan Maklumat larangan untuk mobilisasi massa dari luar daerah