Jokowi telah menyiapkan 5 strategi jit atasi ketimpangan ekonomi dan sosial


Jakarta, BuletinInfo – Pemerintah terus berupaya mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial yang saat ini masih terjadi di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam tujuh tahun terakhir cukup kuat dan rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 5,64 persen. Namun demikian, angka kemiskinan belum turun secara signifikan.  Gini rasio pun tercatat masih tinggi, yakni pada Maret 2017 sebesar 0,393.

Tingginya ketimpangan itu disebabkan booming harga komoditas sejak 2006-2011. Lantaran itulah kuat asumsi, pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati 10-20 persen kelompok dengan penghasilan teratas.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah ingin kualitas hidup rakyat Indonesia semakin meningkat. Pemerintah tidak berpuas diri meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,18 di tahun 2016. Presiden juga menyatakan akan terus melakukan upaya menekan ketimpangan pendapatan, yang saat ini Indeks Gini Rasio bisa kita turunkan dari 0,414 pada September 2014 menjadi 0,393 pada Maret 2017.

Untuk itulah, pemerintah menerapkan lima strategi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial ini. Berikut lima strategi tersebut:

Presiden Jokowi dalam salah satu acara pemberian makanan tambahan bagi bayi.
  1. Pemerintah terkait kesehatan anak usia 5 tahun ke bawah, khususnya terkait stunting (kurang gizi). Stunting dipandang memperparah kemiskinan sehingga harus diturunkan.

 

Berbagai skema pemberian bantuan sosial diprogramkan pemerintahan Jokowi 

2. Bantuan sosial yang belum tepat sasaran. Masih banyak warga tidak mampu yang belum tersentuh bantuan karena kurangnya sinkronisasi data. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah telah membuat basis data yang mendetail. Namun, data tersebut harus diverifikasi setiap tahun untuk menjamin keakuratan.

 

Untuk mewujudkan basis data yang akurat, pemerintah daerah mesti mendukung dengan mempermudah pemberian akte kelahiran maupun akte perkawinan. Sehingga, setiap keluarga memiliki kartu keluarga dan setiap warga negara memiliki nomor induk kependudukan.

 

Presiden Jokowi meninjau hasil karya anak-anak Sekolah Menengah Kejuruan 
  1. Pemerintah memprioritaskan untuk pendidikan vokasi untuk mengatasi persoalan pengangguran. Tenaga kerja yang memiliki keterampilan lebih mudah diserap pasar tenaga kerja.

 

4. Menurunkan ketimpangan kekayaan. Selama ini, pendapatan pajak penghasilan masih didominasi oleh kalangan pekerja. Sedangkan, pajak penghasilan orang pribadi belum optimal. Padahal, kalangan di luar pekerja seperti direksi, pengusaha, pemilik modal lebih besar kewajiban pajaknya dibanding para pekerja.

 

Presiden Jokowi dalam sebuah acara pertemuan dengan para wirausahawan.

5. Menciptakan wirausaha secara massal. Sebagai contoh yang terjadi di Asia Timur seperti Taiwan dan Korea, di mana kemiskinan diatasi dengan berwirausaha. Tantangan pelaksanaan strategi itu adalah kerja sama dari berbagai pihak di internal pemerintahan. Selain itu, dukungan dari swasta khususnya dunia usaha dibutuhkan untuk mengatasi ketimpangan.(AR)

Previous Pembangkit tenaga angin terbesar di Indonesia akan siap beroperasi awal 2018
Next CSIS: Kinerja pemerintahan Jokowi diapresiasi masyarakat, mayoritas masyarakat puas