Jurnalis Allan Nairn tentang isu penggulingan Presiden Jokowi tidak dilakukan secara cover both side, sehingga tidak valid # AllanNairnProvokator


Jakarta, BuletinInfo – “Benarkah ada upaya makar terhadap Presiden Joko Widodo?”
“Ataukah Allan, hanya mengumpulkan fakta dan kemudian menulis bebas dengan imajinasi dirinya?”

Menurut Anda, kira- kira apa jawabannya?

Sabar…., sebelum menjawab pertanyaan di atas, saya mau ceritakan dulu bagaimana pertanyaan itu muncul dan akhirnya saya mendapat wawancara eksklusif Allan Nairn.

Pertanyaan di atas, adalah pertanyaan saya, sebelum saya memutuskan untuk mengangkat wawancara Allan Nairn.

Berangkat dari keraguan itu, saya kemudian memutuskan bersama tim “Aiman” di KompasTV, untuk mewawancarai Allan Nairn.

Saat dihubungi tim Aiman-KompasTV, Allan sedang berada di Amerika Serikat dan mengatakan akan berangkat ke Indonesia untuk sebuah acara.

Akhirnya kami pun sepakat untuk mengatur wawancara dengannnya, 6 hari pasca-ia menyatakan bersedia diwawancara oleh saya.

Wawancara di perpustakaan

Tempat wawancara pun kemudian menjadi isu. Agar wawancara eksklusif ini menjadi yang pertama pasca-gaduh isu penggulingan Presiden Jokowi di Indonesia, saya memilih tempat di sebuah perpustakaan di kawasan Jakarta Pusat.

Di sana saya pun akhirnya melakukan wawancara dengan Allan Nairn, wartawan yang sudah hampir 40 tahun berkarier sebagai jurnalis investigatif, alias wartawan yang gemar melakukan peliputan terkait penyelidikan.

Allan banyak memilih topik seputar pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karenanya tak aneh, kalau ia kerap bergesekan dengan pihak militer di medan perang.

Salah satu karya Allan adalah tentang insiden di makam Santa Cruz, Dili, Timor-timor tahun 1991. Di makam tersebut, tewas lebih dari 200 orang yang merupakan warga Timor Timur pro kemerdekaan. Ratusan lainnya hilang.

Sejak saat itu Allan kerap menulis tentang perang di Timor Timur. Tahun 1999 ia pernah ditahan tentara Indonesia di Timor Leste yang saat itu bernama Timor Lorosae. Saat para jurnalis dievakuasi setelah referendum, Allan malah memilih tinggal di daerah yang sedang bergejolak itu.

Tak kapok, Allan kembali lagi ke Indonesia tahun 2009 mengkritisi soal operasi militer di Aceh. Terakhir, sebelum tahun 2017 ini, ia datang tahun 2014 menjelang Pemilihan Presiden untuk kembali mengingatkan soal tak tuntasnya pelanggaran HAM di peralihan masa reformasi tahun 1997-1998.

Isu Makar

Sekarang Allan datang lagi. Ia membawa isu kontroversial: makar terhadap Presiden Jokowi.

Dari semua kiprahnya itu, setidaknya di mata saya, ia datang dan membuat laporan di semua titik kritis di Indonesia. Seolah-olah pas momennya.

“Apakah ini wawancara pertama soal isu makar ini?” tanya saya.
“Tentu saja,”  jawab dia. Ia menerangkan, dirinya datang ke Indonesia bukan karena permintaan saya  untuk mewawancarainya, tapi karena kebetulan ada sebuah acara yang harus ia hadiri di Indonesia.

“Kenapa Anda mengangkat topik soal makar terhadap Presiden Jokowi?” tanya saya lagi. Jawab Allan, karena ada banyak pelanggaran HAM yang belum ditindaklanjuti di Indonesia.

“Apa kaitannya dengan makar?” kejar saya.
“Tak dituntaskan karena pemerintahan Jokowi takut akan digulingkan,” jawab dia.

“Anda sudah menyimpulkan, siapa narasumber Anda?” saya mengejarnya.
“Puluhan Jenderal, diantaranya sepuluh yang masih aktif!” jawab Allan.

Jurnalis Allan Nairn(Kompas.com/SABRINA ASRIL)

Hmm..puluhan jenderal, batin saya. Rasa ingin tahu saya makin tergugah.

Melihat sepak terjangnya selama ini yang selalu berdiri berseberangan dengan tentara, bagaimana mungkin Allan bisa mendapat akses sedemikian luas di kalangan tentara?

Allan terlihat terkejut saat saya mengajukan pertanyaan ini. Ia tidak memberi jawaban jelas.

“Kompleks sekali alasan para Jenderal mau cerita kepada saya. Faktanya, saya mendapatkan berbagai sumber itu,” jawab dia singkat.

Beda hukum di Indonesia dan Amerika Serikat

Apapun yang dikatakan Allan, ia mengklaim, informasi yang ia dapat 100 persen benar dan valid, meskipun ada pertanyaan saya yang tak bisa dijawabnya dengan lugas.

Di sisi lain ada catatan yang saya sayangkan. Jika memang datanya benar dan valid serta dengan mudah ia mendapatkan akses kepada sejumlah jenderal, mengapa ia tidak memberikan kesempatan kepada sejumlah nama yang dirugikan untuk memberikan klarifikasi?

Kenapa Allan tidak melakukan cover-both-sides seperti yang seharusnya wartawan di Indonesia lakukan?

Saya teringat pada kewarganegaraan Allan yang berasal dari Amerika Serikat. Di sana dikenal Amandemen Pertama alias UUD 45-nya Amerika Serikat yang berbunyi:

“Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise there of; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances.”

Pada intinya, wartawan atau siapapun bisa sebebas-bebasnya berbicara, menulis, dan berekspresi. Mereka tidak akan dikenakan jeratan undang undang apapun karenanya dan bisa mengajukan petisi jika ada yang mempermasalahkan secara hukum.

Jadilah artikel Allan dan kebanyakan wartawan di AS, tidak menjadikan cover-both-sides menjadi hal yang utama.

Dan ketika hal tersebut diterjemahkan di Indonesia, yang punya yurisdiksi yang berbeda, maka, pasti ada masalah di kemudian hari. Inilah yang dialami oleh Tirto.id, karena menerjemahkan langsung tanpa melakukan verifikasi terhadap sumber-sumber yang disebut.

Lalu apa jawaban pertanyaan di awal tulisan ini?

Saya pikir, bila Anda sudah membaca keseluruhan tulisan saya ini, Anda dengan lugas bisa menjawabnya.

Previous Anak Muda Harus Waspada Terhadap Paham Yang Ditujukan Untuk Hancurkan NKRI Di Kampus
Next Menkopolhukam Wiranto secara resmi umumkan di bubarkannya HTI