Kamerad Dan HMI Minta Kejagung Usut Korupsi Sandiaga


Jakarta – Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) menyoroti beberapa kasus besar warisan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang hingga kini masih mandek, yang sementara ini mandek.

Ketua Presidium Kamerad Haris, mengatakan bahwa membuka kembali beberapa kasus tersebut sangatlah penting untuk menyelamatkan bangsa ini dari kebangkrutan dan demi terciptanya rezim baru yang bersih dari korupsi.

“Kami mendesak agar lembaga penegak hukum baik Kejaksaan Agung, Polri maupun KPK untuk menindak lanjuti sejumlah kasus besar era warisan SBY yang hingga kini “dipeti-eskan”,” tegas Ketua Presidium Kamerad Haris Pertama hari ini.

Salah satu kasus yang dipetieskan adalah kasus Depo Pertamina Balaraja, Banten, yang diduga melibatkan Sandiaga Uno.

Menurutnya kasus tersebut mendapatkan perhatian karena diduga telah melibatkan dua pengusaha besar, Sandiaga Uno dan Edward Soeryadjaya.

Kasus tersebut bermula saat Pertamina menggandeng PT Pandan Wangi Sekartaji sebagai rekanan proyek pada tahun 1996. Pada akhirnya proyek tersebut dibatalkan karena terjadi krisis moneter pada 1997. Padahal, Pandan Wangi telanjur membeli tanah seluas 20 hektare untuk proyek tersebut.

“Kami mendesak agar Kejaksaan Agung membuka kembali kasus Depo Pertamina Balaraja yang telah dipetieskan. Panggil Sandiaga Uno untuk dimintai keterangan karena dia kontraktornya,” tutur dia.

Lebih lanjut, Haris menagih janji Kejagung yang saat itu akan memberi atensi khusus pada kasus tersebut. Haris menduga ada potensi kerugian negara sebesar US $ 6,4 juta karena yang dibayarkan pertamina itu tidak sebanding dengan yang harus dibayarkan. Pihaknya pun kembali mempertanyakan pengusutan kasus tersebut yang hingga kini masih mangkrak padahal Komisaris PT Pandanwangi Sekaratji (PWS) Stefanus Ginting sudah tetapkan sebagai tersangka.
“Buka kembali kasus tersebut secara transparan, jangan biarkan mangkrak. Kami minta juga kepada Bareskrim Mabes Polri untuk panggil ulang Sandiaga Uno,” tandasnya.

Sebelumnya Kamis (1/9/2916), ratusan massa yang tergabung dari Gerakan Masyarakat dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jakarta berunjuk rasa di Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka mendesak agar lembaga tersebut segera menangkap Sandiago Uno yang diduga terlibat korupsi Pembangunan Depo Minyak di Banten yang merugikan negara US $ 6,4 juta.

Menurut kordinator aksi, Aziz mempertanyakan kedua lembaga tersebut, kenapa belum juga menuntaskan kasus dugaan korupsi itu. Padahal, dugaan kasus korupsi yang melibatkan Komisaris PT Pandanwangi Sekaratji (PWS), Stefanus Ginting, dan Sandiaga yang waktu itu sebagai Direktur Utama juga pernah diproses.

“Stefanus sudah jadi tersangka, kenapa Sandiaga yang sudah diperiksa juga belum ditetapkan sebagai tersangka. Kenapa sampai saat ini kasus tersebut mangkrak,” kata Aziz.

Tindakan tersebut menurutnya aneh karena korupsi yang mempunyai jumlah kerugian negara yang cukup banyak tersebut terkesan didiamkan.

“Waktu itu juga, Sandiaga kerap dipanggil oleh penyidik Bareskrim. Tapi yang bersangkutan kerap mangkir. Padahal jelas, berbagai saksi mengarah ke nama Sandiaga Uno,” katanya.

Kader HMI dalam tuntutannya meminta agar Ketua KPK dan Jaksa Agung segera mengeluarkan surat perintah penyidikan kepada Sandiaga Uno dalam dugaan kasus korupsi yang merugikan negara US $ 6,4 juta.
“Jaksa Agung baru harus segera melanjutkan kasus korupsi yang jelas-jelas melibatkan Sandiaga. Kami juga mendesak agar Sandiaga segera ditangkap. Aparat hukum, jangan pernah takut dengan oknum pejabat yang melindungi Sandiaga Uno,” kata Aziz.

Selain itu, sebelumnya Aziz juga sebetulnya meminta kepada Partai Gerindra untuk mempertimbangkan lagi pencalonan Sandiaga Uno. Karena jika dipaksakan, akan berakibat buruk bagi popularitas partai.

“Sebaiknya Gerindra membatalkan pencalonan Sandiaga, karena masih banyak calon-calon lain yang bersih dan punya trackrecord bagus,” ungkapnya.

Sebagai barometer politik nasional DKI Jakarta sudah sepantasnya partai untuk mengusung calon yang benar-benar bersih tidak terlibat korupsi apalagi pengemplang pajak.

“Sandiaga adalah sosok muda, tapi sayang track recordnya buruk. Tidak pantas dirinya memimpin Jakarta. Kami mendesak, agar Gerindra membatalkan Sandiaga sebagai bakal calon gubernur,” kata Aziz.

Previous Petisi Untuk Menutup Perusahaan Sandiaga Yang Rusak Lingkungan
Next Kakak Kelas Ungkap Ambisi Dan Kebobrokan Anies