Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Ke Indonesia Kerap Disalahgunakan Untuk Keperluan Kerja


Jakarta, BuletinInfo.com – Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, menginginkan pemerintah meninjau ulang kebijakan bebas visa untuk sejumlah negara yang dinilai berpotensi mengancam kedaulatan dan aspek keamanan di Tanah Air.

Sejatinya, kebijakan bebas visa ini untuk kebaikan negara dan meningkatkan pendapatan negara melalui pertambahan wisatawan mancanegara yang melancong ke Indonesia. Namun ada fakta-fakta lapangan bahwa ternyata kebijakan ini justru membuat keamanan dan kenyamanan negara terganggu.

Sebelumnya pada April 2017, Komisi III DPR telah menggelar rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly.  Ada sejumlah kebijakan yang dibahas dalam raker tersebut, salah satunya terkait evaluasi kebijakan bebas visa yang diterapkan di Indonesia. Pada saat itu, Yasonna mengatakan, kebijakan bebas visa di Indonesia berhasil meningkatkan devisa negara, namun Yasonna mengakui ada persoalan terkait kedatangan tenaga kerja dan turis asal Australia dan China ke Indonesia sehingga pentingnya pengawasan terhadap orang asing yang datang ke Indonesia.Yasona  juga saat itu setuju bila evaluasi terhadap beberapa poin kebijakan bebas visa dilakukan lembaga terkait, seperti Kementeri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Polri hingga Kementerian Pariwisata.

 Sebagai informasi, sejak dikeluarkannya kebijakan bebas visa untuk warga asing dari 169 negara ke Indonesia pada 10 Maret 2016 lalu, membuat arus masuk Warga Negara Asing (WNA) membeludak sehingga perlu ditingkatkan sistem pengawasan menyusul maraknya isu mengenai pekerja ilegal di Indonesia sehingga dinilai kebijakan bebas visa perlu dievaluasi karena berdampak pada penyalahgunaan untuk keperluan kerja. 

Bebas visa, sebagai suatu kebijakan telah diimplementasikan dalam tiga tahap melalui Peraturan Presiden No. 69/2015 (30 negara);PeraturanPresiden No. 104/2015 (75 negara) dan Peraturan Presiden No. 21 /2016 (169 negara).

Dilihat dari sektor pariwisata, indeks daya saing pariwisata Indonesia berada pada urutan 42 dari 136 negara, yakni naik 8 peringkat dari posisi sebelumnya yaitu 50.

Capaian itu terlihat dalam laporan Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) 2017 yang dikeluarkan secara resmi oleh World Economic Forum (WEF) pada bulan April lalu. Dari 14 indikator yang diukur, pariwisata Indonesia tetap unggul dari segi sumber daya alam (peringkat 14) dan daya saing harga (peringkat 5). Peningkatan yang mencolok terjadi dalam hal keterbukaan terhadap dunia internasional, yaitu dari peringkat 55 ke 17.

Ini disebabkan kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) bagi 169 negara, yang menempatkan Indonesia sebagai negara kedua terkuat dalam hal kebijakan yang sama. Dengan capaian tersebut, Pemerintah mengharapkan daya saing pariwisata Indonesia bisa melesat ke posisi 30 pada 2019.

Namun, untuk mengoptimalkan potensi pariwisata di Indonesia, masih banyak hal yang harus dibenahi antara lain dengan meningkatkan aspek keamanan dan menciptakan kebijakan visa yang kuat.

Previous Polres Tambora dalami penemuan sabu 60 kg di Apartemen Season City Tambora
Next Jokowi: Berdasarkan konstitusi semua warga negara sama kedudukannya