Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) bertumpu pada 3 pilar yaitu lahan, kesempatan dan SDM


Jakarta, BuletinInfo – Pemerataan ekonomi dan menurunkan tingkat ketimpangan dan kemiskinan memang merupakan sasaran khusus yang ingin dicapai pemerintah tahun 2017 ini.

Dalam rangka mencapai program pemerintahan Presiden Joko Widodo pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia untuk mengatasi berbagai ketimpangan serta menurunkan angka kemiskinan, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah.

Pemerintah mengeluarkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE), yang bertumpu pada 3 pilar yaitu lahan,  kesempatan dan SDM.

Untuk itu pemerintah akan memfokuskan pada 4 (empat) program Quick Wins yang memiliki dampak paling besar untuk mengurangi ketimpangan di masyakarat. Kebijakan ini menitikberatkan pada Reforma Agraria termasuk legalisasi lahan transmigrasi; pendidikan dan pelatihan vokasi; perumahan untuk masyarakat miskin perkotaan; serta ritel modern dan pasar tradisional.

KPE memiliki 3 (tiga) pilar utama, meliputi Lahan, Kesempatan, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini dimaksudkan agar kebijakan pemerintah dapat diharmonisasikan menjadi satu desain kebijakan yang koheren dan efektif dalam mengurangi ketimpangan yang berbasis pemerataan ekonomi.

Dari ketiga pilar utama tersebut, terdapat 10 bidang yang dinilai menjadi sumber ketimpangan di masyarakat. Pilar Pertama berdasarkan lahan akan mencakup reforma agraria dan perhutanan sosial; pertanian dalam kaitannya dengan isu petani tanpa lahan; perkebunan terkait dengan rendahnya produktivitas dan nilai tambah komoditas; perumahan yang terjangkau bagi masyarakat miskin perkotaan; dan nelayan serta petani budidaya rumput laut.

Sementara pilar kedua berdasarkan kesempatan akan menyasar permasalahan sistem pajak; manufaktur dan informasi teknologi; perkembangan pasar ritel dan pasar tradisional; serta pembiayaan dengan dana pemerintah.

Terakhir atau pilar ketiga yakni peningkatan kapasitas sumber daya manusia, ditargetkan untuk menyelesaikan isu vokasional, kewirausahaan dan pasar tenaga kerja.

Pemerintah meyakini KPE ini tidak hanya mewujudkan transformasi ekonomi nasional yang lebih baik, tapi juga merupakan landasan yang perlu dan cukup untuk menyiapkan ekonomi nasional Indonesia lolos dari jebakan penghasilan menengah (middle income trap) menuju status sebagai negara maju.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution , KPE ini dibuat karena profil perekonomian Indonesia saat ini membutuhkan antisipasi pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berkualitas yang juga mampu mengurangi ketimpangan di masyarakat.

“Saya optimistik pertumbuhan ekonomi nasional akan terus meningkat. Untuk itu kita perlu merancang kebijakan pemerataan ekonomi agar terwujud transformasi ekonomi-sosial yang berkualitas,” tambah Menko Darmin.

Sementara itu, sebanyak 21 proyek investasi infrastruktur senilai Rp119,58 triliun tengah dipersiapkan pemerintah melalui skema pembiayaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Ke-21 proyek tersebut adalah proyek pelabuhan sebanyak 5 proyek, jalan tol 5 proyek, transportasi berbasis rel 2 proyek, pengolahan air minum 2 proyek, pengolahan air 1 proyek, dan proyek telekomunikasi 1 proyek.

“Kemudian ada fasilitas olahraga, rumah sakit pendidikan, penerangan jalan raya, lapas industri, tempat pembuangan air, masing-masing 1 proyek,” tambahnya.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan dalam lima tahun pemerintahan 2015-2019, pembangunan infrastruktur menjadi perhatian utama pemerintah.

Pembangunan infrastruktur dibanyak daerah di Indonesia merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meratakan pembangunan di seluruh Indonesia.

Previous Perkuat PT DI bukan hanya sebagai Industri Strategis pertahanan namun juga angkutan udara
Next Ratusan warga unjuk rasa tolak keberadaan HTI di NTT