Kemenkeu Luncurkan Kredit Ultra Mikro Bagi PKL, Pedagang Asongan Hingga Nelayan Pesisir


Sri Mulyani: "Ada usaha yang tidak tersentuh Kredit Usaha Rakyat (KUR)‎, maka ada program ultra mikro di bawah Rp 10 juta. Yang mau pinjam Rp 2 juta, Rp 3 juta, Rp 7 juta. Bayarnya bisa dicicil."

Jakarta, BuletinInfo.com -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri peluncuran pilot project program pembiayaan kepada para pelaku usaha ultra mikro di Desa Pasir Angin, Bogor. Hal ini sebagai upaya pemerintah untuk mengangkat ekonomi rakyat melalui inklusi keuangan dengan lebih memerhatikan para pelaku usaha ultra mikro yang selama ini sulit mendapatkan kredit pinjaman dari bank.

Dalam program ini, Kemenkeu bersinergi dengan lembaga kementerian lainnya seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Koperasi (Kemenkop), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Sosial (Kemensos).

“Ini ada anggarannya Rp 1,5 triliun di APBN-P 2017. Anggaran tersebut ada di Kemenkop UKM, KKP, Kemensos, Kemenkominfo untuk bangun sistem informasi. Semua pinjaman akan dicatat,” jelas Sri Mulyani.

 Untuk menjalankan program tersebut, pemerintah menunjuk 3 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyalurkan kredit kepada pelaku usaha ultra mikro yang bertotal Rp1,5 triliun. Adapun 3 BUMN tersebut yakni PT Pegadaian (Persero), Permodalan Nasional Madani (PNM), dan PT Bahana Artha Ventura.

Adapun plafon yang diberikan pemerintah melalui fasilitas kredit ultra mikro tersebut yakni Rp 10 juta. Dengan memberikan bunga kepada ketiga penyalur tersebut berkisar 2%-4 %.

Program pembiayaan ultra mikro merupakan penyaluran kredit khusus diperuntukkan bagi ‎para pedagang kaki lima, nelayan pesisir, pedagang asongan, dan usaha ultra mikro lainnya.

“Ada usaha yang tidak tersentuh Kredit Usaha Rakyat (KUR)‎, maka ada program ultra mikro di bawah Rp 10 juta. Yang mau pinjam Rp 2 juta, Rp 3 juta, Rp 7 juta. Bayarnya bisa dicicil,” terang Sri Mulyani.

Untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan ini, pemerintah menetapkan berbagai syarat dan kriteria, antara lain calon nasabah merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan NIK elektronik. dan tidak sedang menerima pembiayaan atau kredit dari lembaga keuangan atau koperasi lainnya. Selain itu, calon nasabah juga harus memiliki izin usaha atau keterangan usaha dari instansi Pemerintah atau surat pernyataan usaha dari penyalur.

Previous Gilang dan Ahmad Goni terduga teroris di tangkap densus 88 di Tegal
Next Program Penguatan Pancasila di Bogor diikuti 110 perguruan tinggi swasta maupun negeri