Kementerian ESDM Akan Turunkan Sejumlah Ahli Untuk Kaji Persoalan Semen Rembang


– Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Badan Geologi akan menerjunkan tim untuk mengkaji kawasan karst Rembang, di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Hal tersebut dilakukan seiring munculnya polemik terkait rencana operasional PT Semen Indonesia di kawasan tersebut.

“Ini penting, agar tidak ada salah informasi,” kata Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Badan Geologi Kementerian ESDM, Rudy Suhendar dalam diskusi Bedah Fakta Karst Rembang, di Bandung, Jumat (31/3).

Menurutnya banyak pihak selama ini beranggapan bahwa aktivitas tambang tidak boleh dilakukan di lokasi tersebut karena termasuk kawasan bentang alam karst (KBAK). Akan tetapi, sejauh ini memang belum ada penetapan sebagai KBAK.

Jadi, pihaknya akan menerjunkan sedikitnya 12 tenaga ahli untuk mengkaji kawasan tersebut.

Berbagai ahli dari berbagai latar belakang yang terkait dengan karst dihadirkan sebagai upaya untuk memutuskan apakah operasional tambang semen ini layak atau tidak dilakukan di karst Rembang.

Selain itu, dia mengatakan bahwa Kementerian ESDM sendiri akan sangat hati-hati untuk nantinya menilai karst tersebut. Dalam penetapan ini, pihaknya akan menggandeng semua pihak terkait untuk menguatkan hasil kajian.

“Kami tak cukup berdasarkan analisis, hipotesa, dan perkiraan, harus ada pembuktian,” katanya.

Dia mengatakan bahwa observasi ini akan dilakukan paling lambat April ini dengan waktu diperkirakan hingga enam bulan.

Untuk mengkaji hal itu, pihaknya akan melakukan berbagai penelitian seperti terkait geofisika dan resampling hidrokimia.

“Kita akan lakukan kajian lebih mendalam untuk mendapatkan kesimpulan yang bisa dibuktikan secara scientific,” ujarnya. Hasil penelitian ini akan diserahkan ke Menteri ESDM untuk menjadi bahan dalam menetapkan KBAK.

Dia menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2015, KBAK ini ditetapkan oleh Menteri ESDM.

“Untuk menetapkan kawasan bentang alam karst, di bawahnya harus ada mata air. Tapi harus juga melalui usulan provinsi,” katanya.

Jika hasil kajiannya menetapkan kawasan tersebut sebagai KBAK, segala aktivitas penambangan harus dihentikan.

“Kalau itu KBAK, berdasarkan PP 26 2008, ya semuanya harus mundur,” ujarnya.

Pada awalnya, penolakan warga terkait operasional PT Semen Indonesia ini diawali adanya ketakutan akan kehilangan sumber air. Hal ini muncul karena warga menilai di bawah lokasi pertambangan semen ini terdapat aliran sungai bawah tanah.

Warga menganggap air yang mereka gunakan saat ini bersumber dari lokasi penambangan tersebut. Padahal, lanjutnya, meski di sekitar kawasan itu terdapat sejumlah mata air, secara kasat mata tidak ditemukan aliran sungai bawah tanah.

Pakar teknik air tanah dan pertambangan dari Institut Teknologi Bandung Irwan Iskandar menambahkan, di kawasan karst Rembang tersebut bisa terjadi dua kemungkinan yakni adanya aliran sungai bawah tanah atau tidak. Namun, menurutnya, penambangan di atas aliran sungai bawah tanah masih bisa dilakukan jika teknik penambangannya benar.

Hanya saja penambangan di atas aliran sungai bawah tanah harus memerhatikan teknik pengambilan airnya. Penambangan jangan sampai mengakibatkan hilangnya air di kawasan tersebut.

“Air harus sebisa mungkin ditahan di bumi,” katanya di tempat sama. Selain memerhatikan teknik penambangan, dia pun meminta semua pihak belajar dari berbagai lokasi penambangan semen lainnya di Indonesia.

Menurut dia, selama ini belum ditemukan adanya aktivitas tambang semen yang mengakibatkan hilangnya sumber daya air. “Bisa belajar dari tambang-tambang eksisting, seperti di Padang dan Tuban. Apakah di sana kehilangan sumber daya air? Mata air hilang? Ini harus kita cermati,” jelasnya.

Keberadaan penolakan penambangan semen tersebut juga dinilai cukup janggal, karena selama ini ketika terjadi penambangan oleh perusahaan asing di Indonesia, tidak ada penolakan yang masif dari masyarakat. Namun, ketika Pt Semen Indonesia yang notabenenya sebuah perusahaan milik negara melakukan penambangan, terjadi penolakan yang masif.

Oleh karena itulah, disinyalir terdapat keterlibatan asing dalam penolakan keberadaan penambangan semen tersebut.

Previous KPU DKI : Penggunaan Kampanye Negatif Diperbolehkan, Namun Kampanye Hitam Dilarang
Next Indonesia-Bahrain sepakat atasi Terorisme bersama masyarakat Internasional