Ketua Satgas Waspada Investasi Tegaskan Tidak Ada Regulasi Yang Mengatur Pemerintah Ganti Kerugian Akibat Investasi Ilegal


Jakarta, BuletinInfo.com – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi, Tongam Lumban Tobing, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menanggung kerugian akibat investasi ilegal karena hal tersebut tidak ada dasar hukumnya.

“Penyelenggaraan negara ini berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan, sehingga apabila ada kerugian yang terjadi akibat investasi ilegal maka pemerintah tidak akan menanggung,” kata Tongam ditemui dalam lokakarya Otoritas Jasa Keuangan di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (9/8). ‘Tidak ada regulasi yang mengatur pemerintah mengganti, misalnya, uang First Travel,” lanjut Tongam.

Terkait dengan kasus First Travel, Tongam mengatakan semua pihak ada baiknya menghormati dan menunggu proses peradilan yang sedang berjalan.

Saat ini banyak ditemukan perusahaan yang menawarkan investasi bodong. Untuk itu, Satgas waspada investasi mengimbau kepada masyarakat agar jangan percaya dengan investasi yang memberikan janji di luar batas kewajaran.

“Kalau ada yang tawarkan investasi untungnya besar, tapi risikonya rendah atau tidak berisiko. Tinggalkan, yang namanya investasi ya berisiko,” katanya.

Selain investasi uang, Tongam mengatakan, pengelolaan investasi emas dan perumahan juga termasuk kasus yang banyak ditemui terkait dengan investasi “bodong”.

“Investasi emas di mana perusahaan menjual emas tetapi tidak dilepas. Ada juga investasi perumahan, misalnya, oleh CPRO-Indonesia (PT Trima Sarana Pratama),” kata dia.

Kemudian, Tongam juga menjelaskan, salah satu modus penipuan terbaru dilakukan dengan menyalin laman dalam jaringan (online) perusahaan legal kemudian menambahinya dengan penawaran-penawaran terkait investasi.

“Ada yang laman legal, misalnya, ‘pt-a.com’ dibuat menjadi ‘pt-a.net’ dengan tambahan menawarkan investasi-investasi. Tetapi perusahaan-perusahaan yang legal tersebut biasanya langsung ‘aware’ dan melaporkannya ke polisi,” ujarnya

Menurut Tongam, masyarakat harus memahami dua konsep L jika ingin berinvestasi. Kedua konsep tersebut yakni Logis dan Legal.

Logis maksudnya adalah masyarakat jangan mau diiming-imingi oleh perusahaan yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Karena tidak ada perusahaan yang secara baik hati menawarkan keuntungan besar dalam waktu secepat itu.

Selain logis, dirinya juga meminta masyarakat agar menanyakan legalitas dari perusahaan tersebut. Bahkan jika perlu masyarakat mengkonfirmasi langsung kepada pihak OJK setempat.

Sebagai informasi, hingga saat ini Satgas Waspada Investasi telah menghentikan 44 entitas terkait dengan kasus investasi ilegal.

 Masyarakat harus tahu bahayanya jeratan investasi bodong karena dampaknya yang sangat merugikan, selain rugi uang, korban juga kerap dapat mengalami goncangan hidup dan stres.

Secara langsung dampak negatif yang dialami masyarakat pasti akan berdampak pada perekonomian negara, seperti melambatnya daya beli hingga hilangnya kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi, padahal investasi  diperlukan untuk mengerakkan laju pertumbuhan perekonomian nasional. Baik investasi yang berasal dari Penanaman Modal Asing maupun dari rakyat.

Previous TNI, Polri dan BIN milik rakyat Indonesia, bukan perpanjangan kepentingan pihak tertentu
Next Ketua Umum PPP M Romahurmuziy: PPP tidak akan ubah Indonesia jadi negara Islam