Ketua Setara Institute: Keputusan Pembubaran HTI Tepat Dan Legal


JAKARTA – Ketua Setara Institute, Hendardi mengatakan rencana pembubaran organisasi massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah merupakan langkah yang tepat dan legal jika dilakukan melalui proses yudisial dan akuntabel. Pasalnya, kata Hendardi, HTI selama ini dinilai mengganggu ketertiban sosial, berpotensi memicu konflik horizontal seperti penolakan yang dikemukakan Banser Nahdlatul Ulama (NU).

“Representasi penolakan Banser NU karena HTI mengancam ideologi Pancasila. Agenda yang diusung HTI adalah khilafah. Suatu sistem politik dan pemerintahan yang bertentangan dengan Pancasila,” kata Hendardi kepada detak.co, Selasa (9/5).

Menurut Hendardi, dalam berbagai studi dan praktik di beberapa negara, ideologi khilafah disertai pandangan keagamaan eksklusif, takfiri (gemar mengkafirkan pihak yang berbeda) telah menimbulkan pertentangan kuat di masyarakat. Bahkan di beberapa negara, kata Hendardi, HTI telah dilarang seperti di Yordania, Irak dan lainnya.

Hendardi menambahkan, meski HTI tidak melakukan kekerasan, gerakan pemikiran HTI yang secara massif dan sistematis telah merasuk ke sebagian warga negara Indonesia. HTI telah masuk ke kampus-kampus dan majelis keagamaan.

“HTI dianggap mengancam kebhinekaan, sistem politik demokrasi dan Pancasila yang merupakan falsafah bangsa Indonesia,” ujar Hendardi.

Gagasan pembubaran HTI, tutur Hendardi, eksperimentasi penerapan prinsip margin of appreciation dalam disiplin hak asasi manusia. Pada dasarnya secara konstitusi, kebebasan berserikat dalam bentuk organisasi masyarakat seperti HTI dijamin. Namun jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka HTI tepat untuk dibatasi perkembangannya.

“Pemikiran HTI tidak bisa diberangus, karena kebebasan berpikir bukan hak yang bisa dibatasi. Tetapi pemerintah dan penegak hukum bisa melakukan pembatasan penyebarannya,” kata dia.

Jika penyebaran HTI dibatasi, maka orang-orang yang menganut pandangan keagamaan dan pandang politik seperti HTI tidak bisa dipidanakan. Hanya tindakan penyebarannya yang bisa dibatasi.

Secara teknis, kata Hendardi, pembubaran HTI sangat dimungkinkan, sebagaimana diatur dalam UU 17/2013 tentang Ormas. Pada Pasal 59-78 mengatur larangan bagi ormas, ancaman sanksi, pembekuan organisasi, hingga mekanisme pembubaran dan mekanisme untuk menyoal pembubaran itu.

Hendardi melanjutkan, sebagai ormas yang berbadan hukum, maka pembubaran HTI harus dilakukan melalui proses yudisial yang akuntabel. Pembubaran diajukan oleh Kejaksaan Agung atas permintaan Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya, Kemenkum HAM dan Kemendagri harus memulai langkah-langkah sebagaimana diatur dalam UU 17/2013 tentang Ormas. Peringatan 1 sampai 3 harus ditempuh, pembekuan sementara, termasuk bersama Polri menyusun argumentasi berdasarkan fakta-fakta yang menjadi dalil pembubarannya.

Sementara, jika setelah diputus pengadilan negeri, HTI tidak menerima pembubaran tersebut, HTI memiliki hak untuk melakukan kasasi ke Mahkamah Agung.

“Saya menegaskan pembubaran HTI melalui due process of law sangat dimungkinkan melalui Undang-Undang Ormas dan hanya organisasinya yang dilarang. Sementara para pengikutnya, yang meyakini gagasan politik khilafah, tetap bukanlah obyek kriminalisasi, karena hak untuk berpikir merupakan hak yang tidak bisa dibatasi,” tutupnya.

Previous Pengamat: Bukan Hanya Dibubarkan, Tapi Ideologi HTI Harus Dilarang
Next Hendardi: HTI mengancam ideologi Pancasila, HTI = Khilafah