Ketua Tim Task Force FAPP: Awas …Ada sikap yang bertolak belakang dalam tuntutan aksi 299, Jangan terprovokasi


Jakarta, BuletinInfo – Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) Petrus Selestinus  menganggap bahwa ada keganjilan tuntutan Presidium Alumni 212 dalam aksi unjuk rasa 299 yang akan digelar Jumat (29/9/2017) nanti. Ia pun meminta pemerintah untuk mewaspadai aksi kelompok masyarakat tersebut.

“Pemerintah dan masyarakat harus mewaspadai aksi kelompok masyarakat yang hendak melakukan aksi damai 299 pada 29 September 2017, yang direncanakan oleh kelompok yang menamakan diri Presidium Alumni 212,” ujar Petrus dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/9/2017).

Ia mengatakan bahwa agenda pokok aksi nanti adalah menolak Perpu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas dan menolak Kebangkitan PKI.

“Ada sikap aneh di balik agenda aksi 299 nanti, karena di satu sisi agendanya menolak Perpu No. 2 Tahun 2017, tetapi di sisi yang lain menolak bangkitnya PKI. Padahal Perpu No. 2 Tahun 2017 itu dengan jelas tidak memberikan ruang untuk bangkitnya komunis dalam bentuk ormas apapun, dan memudahkan negara untuk mengeksekusi ormas manapun yang mendirikan dan menyebarkan Ideologi komunis dan Ideologi lain yang menentang Pancasila,” tuturnya.

Menurutnya, Presidium Alumni 212 tidak boleh berpikir, seolah-olah hanya Presidium Alumni 212 saja yang menolak kebangkitan PKI. Sementara anggota masyarakat yang diam dianggap mendukung bangkitnya PKI.

“Soal PKI sudah final karena hukum positif negara sudah menutupnya rapat-rapat. Karena itu jika Presidium Alumni 212 punya bukti bahwa ada orang atau ormas yang mencoba-coba bangkitkan PKI, cukup laporkan dan serahkan bukti-bukti kepada Polri serta sebutkan siapa-siapa yang diduga membangkitkan PKI,” tegas Petrus.

Karena hukum positif di Indonesia, lanjut Petrus, dalam KUHP, UU No 27 Tahun 1999, Tentang Keamanan Negara, UU Partai Politik dan terakhir Perpu No 2 Tahun 2017, jelas melarang dan mengancam dengan pidana berat, disertai pembubaran organisasinya bagi setiap orang atau ormas atau Partai Politik yang mengembangkan ajaran komunis di Indonesia.

“Karena itu sikap Alumni 212 yang mengagendakan aksi menolak Perpu No 2 Tahun 2017, Tentang Ormas, jelas bertolak belakang dengan sikapnya menolak bangkitnya PKI, karena kelahiran Perpu No. 2 Tahun 2017 ini dimaksudkan untuk membasmi ormas yang anti Pancasila termasuk mengganyang kelompok masyarakat yang membangun Ideologi Komunis dengan kemasan Ormas,” tambahnya.

Previous Ryamizard Ryacudu: TNI Punya Rakyat, Bukan Punya Satu Orang atau Partai
Next KH Ma'ruf Amin: Jika ada pihak yang tidak puas bisa menempuh jalur hukum, bukan dengan aksi unjuk rasa