KKP bekerjasama dengn POLRI tangani IUU Fishing


Jakarta, BuletinInfo – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin (8/5-2017), mengadakan rapat koordinasi (rakor) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terkait penanganan illegal, unreported, unregulated fishing (IUUF), di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta.

Rakor dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan dihadiri oleh Kepala Korps Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Badan Pemeliharaan dan Keamanan (Baharkam) Polri Muhamad Khairul, para Direktur Polisi Perairan dari seluruh Kepolisian Daerah, dan para pejabat eselon I KKP.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Susi menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia yang telah bekerja sama dengan KKP dalam upaya-upaya pengamanan dan penegakan hukum, demi terciptanya kedaulatan sumber daya ekonomi kelautan dan perikanan Indonesia. Menurut Menteri Susi, segala terobosan yang telah dibuat selama ini, tidak mungkin dapat dilakukan tanpa koordinasi yang baik antar berbagai instansi, khusunya KKP dan Polri.

Menteri Susi juga mengimbau kepolisian untuk menerapkan penegakan hukum yang berkeadilan, dengan mengutamakan perlindungan bagi nelayan kecil, guna mendorong kesejahteraan nelayan. Menurutnya, guna mencapai hal tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa instrumen perundang-undangan perlindungan nelayan, di antaranya Undang-undang Perikanan Nomor 7 Tahun 2016 dan Permen KP Nomor 1 Tahun 2017.

Beberapa perlindungan nelayan yang diatur di antaranya pembebasan nelayan kecil dari kewajiban untuk memasang sistem pemantauan kapal perikanan (VMS); pembebasan nelayan kecil dari kewajiban memiliki SIUP/SIPI/SIKPI; pembebasan nelayan kecil dari kewajiban membayar pungutan perikanan; kebebasan nelayan kecil untuk melakukan penangkapan ikan di seluruh WPP RI; dan penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, dengan cara membebaskan biaya penerbitan perizinan yang terkait dengan Penangkapan Ikan. Perizinan yang berlaku terkait dengan Penangkapan Ikan bagi Nelayan Kecil, antara lain, surat ukur, surat tanda bukti lapor kedatangan, dan keberangkatan kapal, dan surat persetujuan berlayar yang tidak dipungut biaya dalam pengurusannya.

Di samping perlindungan nelayan kecil, Menteri Susi juga menekankan pendekatan penanganan atas dugaan pelanggaran ketentuan pidana perikanan. Utamanya penanganan pelanggaran ketentuan pidana perikanan yang dilakukan nelayan kecil, misalnya terkait penggunaan alat tangkap terlarang dan berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Menteri Susi menginginkan dilakukannya pendekatan pembinaan terhadap nelayan ketimbang pengenaan sanksi pidana. “Jangan sampai nelayan kecil harus dipenjara, kapal terpaksa dirampas, dan akhirnya mereka terhambat dalam mencari nafkah,” jelas Menteri Susi.

Menteri Susi menilai, situasi-situasi tersebut bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat dan menjauhkan Indonesia dari tujuan tercapainya kedaulatan, kesejahteraan dan keberlanjutan, kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Selain itu, Menteri Susi juga mengajak KKP dan Polairud mewaspadai berkembang modus kejahatan terorganisir IUUF dengan memanfaatkan kapal berukuran kecil, contohnya penggunaan Pump Boat berukuran dibawa 10 GT sebagai “pasukan semut” dalam kejahatan IUUF yang terorganisir. Menurutnya, dalam kasus ini, penegakan hukum harus tetap dilaksanakan

Illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing merupakan salah satu permasalahan pengelolaan sumber daya perikanan yang terjadi di banyak Negara, dan berpotensi mengancam ketersediaan bahan pangan yang bersumber dari ikan.

Untuk memperkuat peran Pengawas Perikanan di lapangan, Menteri Kelautan dan Perikanan  telah menetapkan instrumen hukum bagi pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan berupa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan, yang merupakan pelaksanaan dari Undang–Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Peraturan Menteri tersebut memiliki ruang lingkup pengaturan yang meliputi Pengawas Perikanan, tata cara pelaksanaan tugas, tindak lanjut hasil pengawasan, pelaporan, dan pembinaan Pengawas Perikanan. Peraturan Menteri ini menjadi payung hukum bagi Pengawas Perikanan dalam pelaksanaan tugas di lapangan, sehingga tidak ada keragu-raguan dalam bertindak.

Sesuai dengan Permen tersebut, pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan dilaksanakan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI), kapal perikanan, pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lain-nya yang ditunjuk, pelabuhan tangkahan, sentra kegiatan perikanan, area pembenihan ikan, area pembudida- yaan ikan, Unit Pengolahan Ikan (UPI), dan/atau kawasan konservasi perairan.

Terkait penggunaan alat tangkap cantrang, Menteri Susi meminta jajaran KKP bersama aparat kepolisian secara aktif menyosialisasikan peralihan ke alat tangkap ramah lingkungan kepada nelayan. “Untuk cantrang ini, mari bersama-sama kita aktif melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada nelayan-nelayan kita, agar beralih alat tangkap sebelum batas akhir yang telah ditentukan, akhir tahun 2017,” tandasnya

Sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki bangsa Indonesia memiliki potensi besar dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pembangunanekonomi nasional.

Previous Terkait Vonis Ahok, Ketua DPR Minta Semua Pihak Hormati Proses Hukum
Next Menteri KKP : Ikan Indonesia akan Kalah Bersaing Jika Dikenakan Tarif Impor Lebih Tinggi di Luar Negeri